JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Sikap Komisi VII DPR yang belum tegas terhadap penolakan perpanjangan izin ekspor PT Freeport patut dipertanyakan. Jangan-jangan PT Freeport melakukan deal-deal dengan sejumlah fraksi di DPR.

"Saya tidak tahu itu, namun kita akui untuk satu suara menolak saja sulit sekali," kata anggota Komisi VII DPR Syaikhul Islam usai diskusi "Menggugat Regulasi dan Menagih Janji PT Freeport di ruang Fraksi PKB DPR, di Gedung Parlemen di Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2015).

Namun, Ketua Poksi VII DPR itu secara tegas menyebut F-PKB sendiri minta bukan cuma izin ekspor saja yang perlu disetop. Tapi juga konkrak karya yang akan berakhir 2021 juga tak perlu diperpanjang lagi. "Ya memang sebaiknya begitu, supaya kita punya bargaining position yang kuat," terangnya.

Oleh karena itu, lanjut Syaikhul, pemerintah perlu memikirkan strategi untuk menekan PT Freeport ini agar mau tunduk. "Presiden Jokowi wajib berhati-hati terhadap negosiasi yang dilakukan (Kementerian ESDM) dengan Freeport, agar semua keuntungan yang diperoleh itu bisa kembali kepada rakyat," ungkapnya.

Syaikhul mendesak agar Pemerintahan Jokowi-JK berani mengancam kepada PT Freeport atau perusahaan tambang manapun yang dianggap membandel. "Jadi pemerintah jangan diancam terus, sekarang balik mengancam dong, termasuk menolak permintaan perpanjangan kontrak," imbuhnya. (b)