Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Rabu, 15 Mar 2017 - 14:42:48 WIB
Bagikan Berita ini :

Sesalkan Insiden Tergelincirnya Pesawat TNI AU, Komisi I: F16 Harganya Mahal

5syarief-hasan-ts.jpg
Syarif Hasan (Sumber foto : Dok/TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pesawat tempur F16 A Block 15 OCU Indonesia tergelincir di Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin Pekanbaru, Riau. Menyikapi insiden itu, anggota Komisi I DPR Syarif Hasan meminta Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Madya Hadi Tjahjanto untuk melakukan pembinaan terhadap personelnya.

Syarif pun berharap ada evaluasi menyeluruh agar kasus serupa tidak terjadi kembali. Sebab, pembelian satu pesawat F16 sendiri menghabiskan anggaran hingga miliaran.

"Kita sangat menyesalkan ya. F16 itu kan cukup mahal harganya. Ini harus dilakukan evaluasi," kata Syarif di gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Rabu (15/3/2017).

Untuk itu, wakil ketua umum Partai Demokrat itu meminta KSAU melakukan penyelidikan secara transparan untuk mengetahui penyebab tergelincirnya pesawat tempur F16.

"Saya pikir harus diketahui dulu penyebabnya, kita jangan berandai-andai," tukasnya.(yn)

tag: #kecelakaan-pesawat  #komisi-i  #tni  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
IDUL FITRI 2025 AHMAD NAJIB Q
advertisement
DOMPET DHUAFA RAMADHAN PALESTIN
advertisement
IDUL FITRI 2025 WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2025 HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2025 HERMAN KHAERON
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Layani Nasabah pada Libur Lebaran, Bank DKI Terapkan Operasional Terbatas

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 03 Apr 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Sebagai bentuk layanan Bank DKI terhadap kebutuhan masyarakat dalam melakukan transaksi perbankan, Bank DKI menerapkan operasional layanan terbatas pada momen cuti bersama ...
Berita

Sikap DPR soal Penghapusan SKCK Berarti Buat Rakyat

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Usulan penghapusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diusulkan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mendapatkan respon positif dari DPR. Sikap yang ...