JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Wakil Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris mengaku miris semakin maraknya bisnis pornografi akhir-akhir ini. "Masyarakat harus terlibat memberantas dan memerangi bisnis ini karena bisa menjadi persoalan bangsa, pemerintah juga tidak mungkin memberantasnya sendiri," katanya kepada TeropongSenayan di Jakarta, Selasa (10/2/2015).

Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa menyebut Indonesia sudah masuk darurat pornografi. Diprediksi biaya belanja pornografi sepanjang 2014 mencapai Rp50 triliun.

Lebih lanjut Fahira menganggap perlu ada sanski hukum yang keras terhadap semua yang terkait konten porno mulai dari pemilik/pengelola situs, pelaku, dan penyebarnya. "Mereka harus dihukum maksimal, karena menjadi biang kejahatan seksual yang merusak masa depan anak-anak kita," tambahnya.

Untuk pelaku kekerasan seksual, lanjut Fahira, dirinya sejak awal mengusulkan hukuman seumur hidup bahkan hukuman mati. "Efek jera penting. Kekerasan seksual apalagi terhadap anak adalah kejahatan kemanusian,” tegasnya.

Fahira menyarankan agar pemberantasan pornografi menjadi gerakan nasional sama halnya dengan korupsi. Publik juga harus memberi sanksi sosial bagi meraka yang terlibat dalam pembuatan dan penyebaran pornografi yang merusak generasi muda.

"Jangan seperti sekarang, pelaku pornografi yang kebetulan publik figur, bisa senyum-senyum di layar kaca. Harus ada sanksi sosial dan itu tugas kita sebagai masyarakat,” ujarnya. DIkatakan walau sudah ada UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi yang beranggotakan menteri-menteri dan lembaga terkait, tetapi hingga saat ini belum terdengar gebrakannya. (ss)