Berita
Oleh Syamsul Bachtiar pada hari Rabu, 18 Feb 2015 - 12:57:04 WIB
Bagikan Berita ini :

Dede Yusuf: Penambahan TA DPR Sebaiknya di Dapil

46dede-yusuf-indra2.jpg
Dede Yusuf, Ketua Komisi IX (Sumber foto : Indra Kusuma)
Teropong Juga:

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dede Yusuf Macan Efendi mengaku belum tahu perihal penambahan Tenaga Ahli (TA) untuk setiap anggota DPR. Padahal DPR sudah menyetujui penambahan anggaran untuk tenaga ahli itu.

"Saya tidak di BURT (Badan Urusan Rumah Tangga), tapi kalau penambahan TA untuk di dapil (daerah pemilihan) saya lebih setuju karena kita tidak punya orang,"tandas mantan Wagub Jabar ini , Rabu (18/02/2015).

Dede beralasan bahwa penambahan TA untuk ditempatkan di dapil agar memudahkan kerja anggota DPR dalam menjaring aspirasi konstituennya.

"Untuk menjaring aspirasi tatap muka, maka TA di dapil sangat dibutuhkan karena tiap anggota DPR, satu dapil bisa meliputi berapa Kabupaten atau kota kan," terang dia.

Selain itu, menurut Dede, jika TA DPR ditempatkan di gedung DPR, saat ini sangat tidak memungkinkan karena ruang anggota sudah sangat penuh. "Jadi saya kira kalau ada penambahan TA lebih baik untuk dapil saja. Kalau di DPR mau duduk di mana," ujar politisi Partai Demokrat ini.(ss)

tag: #TA Dapil  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
BANK DKI JACKONE
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DREAL PROPERTY
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Prof Romli: Saya Siap Jadi Saksi Ahli Hadapi Budi Said Jika Lakukan Kasasi ke MA

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 24 Feb 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Masyarakat menyambut baik Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta  (PT DKI) yang memperberat hukum Budi Said dari 15 menjadi 16 Tahun dan Pidana Tambahan ...
Berita

Aliansi BEM NKRI Geruduk KPK, Desak Pengusutan Kasus Penambahan Reses DPD RI

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Aliansi BEM NKRI menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (24/2/25) pukul 10.00 WIB.  Aksi ini dilakukan untuk ...