JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Anggota DPR menyalahkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Men PP dan PA) Yohana Yembise atas minimya anggaran kementriannya. Dalam APBNP yang baru saja disetujui, kementrian ini hanya mendapat alokasi Rp217 miliar.

Dari APBN 2015 itu, sebesar 60 persennya digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin pegawai dan kantor. Dengan demikian program kementrian, termasuk biaya perjalanan dinas menteri hanya sekitar 40 persen saja.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mujahid mengatakan minimnya anggaran Kementerian PP dan PA, salah satu faktornya karena kurang maksimalnya kementrian dan jajarannya memperjuangkan anggaran.

"Mereka tidak punya semangat dan perjuangan yang tinggi. Padahal peluang menaikkan anggaran itu yang lebih tinggi terbuka," kata Sodik, kepada teropongSenayan, Jumat (20/02/2015).

Dikatakan, pada saat rapat dengan Komisi VIII DPR, Kementerian PP dan PA mengaku memang sudah menyatakan tidak sanggup memperjuangkan anggaran untuk kementriannya. "Saya melihat semangat mereka kurang, bahkan menyatakan menyerah sebelum berhasil," jelasnya.

Sebagai mitra, kata Sodik, Komisi VIII sebenarnya juga sudah mendorong dan memperjuangkan agar ada penambahan anggaran. Tapi karena melampaui tugas pokok dan fungsi komisi, akhirnya tidak bisa menodorong sampai tuntas.

"Mestinya Kementerian PP dan PA sendiri yang berjuang, bisa meniru langkah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang konsen di bidang pemberdayaan anak dan perempuan yang mampu mendapatkan dana operasional," katanya.(ss)