JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Badan Pusat Statistik (BPS) merilis jumlah masyarakat miskin di Indonesia mencapai 27,77 juta orang pada Maret 2017. Jumlah tersebut bertambah sekitar 10.000 orang dibanding kondisi September 2016 yang mencapai 27,76 juta orang.

Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini menilai, kenaikan jumlah penduduk miskin ini harus menjadi peringatan bagi pemerintah untuk mengevaluasi program pembangunan yang berorientasi untuk pengentasan kemiskinan.

"Bertambahnya jumlah penduduk miskin sampai dengan bulan maret 2017 ini menunjukkan bahwa program pembangunan ekonomi yang sedang dijalankan pemerintah belum mampu menyentuh masyarakat miskin, khususnya di daerah perkotaan. Minimnya program-program pengentasan kemiskinan dan membantu daya beli masyarakat, berimbas kepada peningkatan jumlah masyarakat miskin," kata Jazuli kepada TeropongSenayan di Jakarta, Rabu (19/7/2017).

Menurut Jazuli, hal ini tidak terlepas dari tingkat ketimpangan yang tidak bergeser signifikan. Dimana, gini ratio maret 2017 adalah sebesar 0,393. Angka ini menurun sebesar 0,001 poin jika dibandingkan dengan gini ratio September 2016 yang sebesar 0,394.

"Penurunan angka gini ratio sebesar 0,001 poin tidak signifikan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan antar penduduk. Angka Gini Ratio masih terbilang tinggi dan berbanding lurus dengan tingkat kemiskinan. Sekali lagi menunjukkan minimnya program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga pendapatan masyarakat tidak tergerek naik," jelasnya.

Anggota Komisi I ini mengkritisi belanja infrastruktur pada APBN 2017 yang ditetapkan sebesar Rp 387,3 triliun, ternyata belum mampu secara efektif berdampak buat masyarakat dengan kata lain multiplier effect-nya belum terasa untuk perbaikan ekonomi masyarakat sebagaimana dijanjikan pemerintah.

Untuk itu, lanjut Ketua Fraksi PKS ini, tidak ada cara lain Pemerintah harus meningkatkan jumlah dan efektivitas program-program pengentasan kemiskinan.

"Pemerintah harus bekerja keras meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga daya beli meningkat. Sebaliknya, jangan malah membebani masyarakat dengan kebijakan pengurangan/pencabutan subsidi atau penaikan berbagai macam tarif atau kebutuhan dasar rakyat," pungkasnya.(yn)