JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon mengatakan keputusan Menkumham mengesahkan Munas Ancol sangat tendensius, karena bermuatan politik.
"Saya kira gejala politik sudah jelas dari awal, saat Munas di Bali Menkopolhukam ikut campur soal tempat dan tanggal," kata Fadli di komplek parlemen, Senayan, Rabu (11/03/2015).
Lebih jauh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mengungkapkan, sudah jelas kenelenggaraan Munas Bali yang memenangkan Aburizal Bakrie itu dihadiri seluruh pimpinan DPD I dan DPD II. "Sekarang Menkumham mengesahkan Munas Ancol, maka ini menodai dan menginjak-injak kita," kata Fadli.
Menurut Fadli, ini persis seperti zaman dulu di mana partai dipecah-belah oleh pemerintah. "Ini akan merugikan pemerintah kita sendiri, artinya pemerintah kita tidak becus mengurus ekonomi dan politik," katanya.
Seperti diketahui hasil keputusan pemerintah melalui Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) telah mengesahkan kepengurusan DPP Partai Golkar di bawah pimpinan Agung Laksono. Pada hari Selasa, 10/03/2015. Pengesahan tersebut dituangkan dalam keputusan Menteri nomor M.HM.AH.11.03-26 tanggal 10 Maret 2015. (b)
