JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar mengatakan, kinerja DPR dalam melakukan pengawasan terhadap tindak tanduk institusi kepolisian tidak pernah maksimal. Menurutnya, DPR baru bekerja jika ada keuntungan pragmatisme.

"DPR kerja karena "telepon koin". Tahu telepon koin?, kalau koinnya masuk, dia bekerja," kata Haris di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (16/3/2015).

Padahal, kata Haris, DPR merupakan lembaga wakil rakyat yang memiliki peranan strategis dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja kepolisian. Seharusnya, DPR bisa memberikan laporan koreksi terhadap kepolisian untuk setiap tahun.

"Ini misalnya kunjungan kerja ke suatu daerah yang disebut terjadi kekerasan oleh kepolisian. Komisi III datang kesitu, tapi nggak ada laporan selanjutnya. Kunjungan kerja hanya di kapitalisir dan di publikasikan lewat media," ungkapnya.

Dia berpendapat, seharusnya DPR tidak hanya mengeluarkan rekomendasi dari proses pengawasan yang dilakukannya. Tetapi, mesti melakukan eksekusi‎ dengan melakukan pelaporan yang terbuka terhadap publik terkait temuan-temuannya.

"Supaya ada tindak lanjut yang lebih luas," imbuh dia.(yn)