Jakarta (TEROPONGSENAYAN) - Sebuah lembaga survei menunjukkan Jokowi sebagai figur yang pantas menjadi ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggantikan Megawati Soekarnoputri. Namun, jika itu terjadi, pengamat politik Nasih dari Universitas Indonesia menilai itu ibarat Jokowi menjilat ludah sendiri.

Sebab, saat berkampanye dulu, Jokowi berjanji tidak akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh partai. Sekarang, pejabat di Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Jokowi dilarang aktif mengurusi partai politik asalnya.

"Tanpa merangkap sebagai ketua umum partai pun, kinerja Presiden Jokowi sangat mengecewakan. Bagaimana kalau nanti jokowi merangkap jadi ketua umum partai, tambah gagallah dia," tutur Nasih kepada TeropongSenayan tadi malam, Minggu. (22/3/2015).

Nasih menambahkan, Jokowi harus fokus memenuhi janji-janjinya kepada rakyat. Apalagi, Jokowi belum mampu memenuhi janjinya meningkatkan kesejahteraan rakyat. "Bahkan dalam menyusun pemerintahan, Jokowi melanggar semua janji yang dia ucapkan sendiri saat kampanye," papar Nasih.

Janji-janji yang dilanggar jokowi, kata Nasih, antara lain mewujudkan koalisi tanpa syarat, membentuk kabinet ramping, dan tidak KKN. Saat ini Jokowi sudah menjadi presiden, sebuah jabatan yang tinggi. Jokowi bukan hanya sebagai kepala pemerintahan, tetapi juga kepala negara.

"Mestinya Jokowi memanfaatkan posisinya sekarang sebagai presiden untuk menyelesaikan berbagai persoalan secara tegas dan konsisten. Kalau Jokowi melakukan itu, maka rakyat akan mendukung," papar Nasih. Karena itu, tak perlu bagi Jokowi menjadi ketua umum partai untuk mempertahankan kekuasaannya pasca 2019," katanya.

Sebelumnya, Lembaga Survei Poltrecking, Minggu (22/3/2015) merilis hasil survei terbarunya. Berdasarkan survei itu, nama Jokowi merupakan tokoh yang paling diunggulkan menjadi calon ketua umum PDIP. Jokowi mengungguli Pramono Anung, Ganjar Pranowo, Maruarar Sirait, Prananda Prabowo, dan bahkan Megawati Soekarnoputri. (b)