JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Penunjukan Komjen Polisi Badrodin Haiti (BH) sebagai Kapolri oleh Presiden Joko Widodo belum bisa diterima oleh Komisi III DPR RI. Pasalnya, proses fit and proper test sebagai mekanisme dalam penentuan Kapolri tak dilakukan dalam proses penunjukkan Badrodin Haiti.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS Aboe Bakar mengaku masih belum menerima alasan yang jelas terkait perubahan cepat penetapan Kapolri dari Komjen Budi Gunawan ke Komjen Badrodin Haiti. Menurutnya, DPR harus mengetahui alasan perubahan itu, sebab Komjen Budi Gunawan sudah melewati proses uji kelayakandi DPR.

"BG selesai (fit andproper test) di Komisi III. Itu DPR yang selesikan. Alasan kuat memberikan BH alasannya apa, kalau alasannya bisa diterima, kita terima BH, tapi harus tetap fit andproper test," ungkapnya.

Dijelaskan Aboe Bakar, fit andproper test di DPR merupakan keniscayaan yang tidak bisa dilangkahi begitu saja sebagai suatu mekanisme tata negara yang baik dalam setiap pemilihan Kapolri. Oleh karena itu, Aboe Bakar meminta pemerintah sebagai yang bertanggungjawab dalam memilih Badrodin Haiti‎ memiliki penghormatan terhadap institusi DPR.

Jika Komisi III membiarkan nama Badrodin Hait menjadi Kapolri tanpa proses fit andproper test kata dia, sama saja pihaknya tidak menghargai lembaga yang saat ini menjadi tanggung jawabnya.

"Artinya kita harus hargai institusi kita," tandasnya. (Iy)