JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Survei terbaru Indonesia Network Election Survei (INES) menyebutkan kondisi ekonomi masyarakat yang kian buruk dan terpuruk, serta naiknya tingkat pengangguran di Indonesia.

Dalam temuan survei, sebanyak 68,3 persen responden mengatakan pendapatan yang dihasilkan tidak cukup untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari. Malahan ada juga kebutuhan-kebutuhan yang harus dikurangi bahkan terpaksa diabaikan.

"Misalnya pakaian dan kebutuhan lauk pauk yang disediakan. Sementara 27,8 persen mengatakan cukup, tidak ada sisa pendapatan yang bisa disimpan. Dan sisanya sebanyak 3,9 persen menyatakan ada peningkatan pendapatan," ujar Widodo Edi Sektianto selaku Direktur Eksekutive INES melalui keterangan tertulisnya, Selasa (12/12/2017).

Dari survei tersebut, INES juga menemukan keluhan soal lapangan kerja. Bahkan 71,7 persen responden menyatakan selama 3 (tiga) tahun terakhir sangat sulit mencari pekerjaan.

“26,7 persen mengatakan ada lapangan kerja tapi banyak yang tidak sesuai dengan tingkat pendidikan ataupun keahlian yang dimiliki masyarakat. Dan sebanyak 1,6 persen menyatakan tersedia lapangan kerja,” kata Widodo.

Sementara itu, dalam pandangan responden soal Pancasila dan UUD 45 hasilnya adalah barang final, sudah tidak bisa diganggu-gugat. Hanya saja permasalahannya menurut responden adalah, undang-undang atau peraturan-peraturan turunannya lebih banyak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45 itu sendiri.

"Semisal pelaksanaan dari pasal 33 UUD 1945, dimana perekonomian lebih banyak dikuasai oleh pihak swasta dan asing. Slogan “Saya Pancasila” hanya sebatas jargon, karena di kehidupan sehari-hari praktek Pancasila itu masih jauh dari nilai-nilai luhurnya. Masyarakat terlalu disibukan oleh kebutuhan sehari-hari yang terus melambung tinggi sehingga masyarakat cenderung pragmatis dan mementingkan diri sendiri," tandasnya lagi.

Widodo juga mengatakan, dari hasil survei tersebut, Pemerintahan Jokowi-JK dianggap gagal. Tak ada satupun janji kampanye Jokowi-JK dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahun ini. Mulai dari janji menolak utang luar negeri sampai swasembada pangan.

"Yang terjadi justru sebaliknya, utang luar negeri terus bertambah dan ketersediaan pangan kita justru dipasok oleh impor. Tak ada perbaikan terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan, masyarakat umum masih saja mendapatkan kesulitan dikarenakan biaya yang tinggi untuk mengakses kedua hal tersebut," katanya lagi.

Survei ini INES dilakukan di 33 (tiga puluh tiga) provinsi di Indoensia. Pelaksanan survei pada 22 November -1 Desember 2017. Dengan jumlah responden sebanyak 2180 orang.

Para responden pada penelitian ini tersebar secara proposional di 178 kabupaten/kota. Data berasal dari laki-laki dan perempuan yang bekerja di sektor domestik atau publik, dengan aneka profesi dengan ragam pendidikan dan ragam umur. "Untuk Margin of error ± 2,1% pada tingkat kepercayaan 95%," pungkasnya. (icl)