JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Tidak selamanya Koalisi Merah Putih (KMP) berhadapan dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Misalnya saja dalam hal pencalonan kapolri, KMP mendukung penuh langkah KIH, khususnya PDIP yang meminta Presiden Joko Widodo memberi penjelasan perihal pembatalan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai kapolri.

Ketua Fraksi Golkar Ade Komarudin mengatakan, KMP dan PDIP heran dengan surat presiden ke DPR yang berisi pembatalan Budi Gunawan sebagai kapolri. Apalagi kalau alasannya karena yang bersangkutan sebagai tersangka.

Padahal saat ini, Komjen Budi Gunawan sudah bebas dari status itu setelah ada putusan pra peradilan hakim Sarpin Rizaldi PN Jakarta Selatan.

"Aspirasi ini bukan dari pihak KMP tapi justru dari PDIP. Kami cuma ikuti arus secara bersama-sama, kebetulan ada penilaian yg sama soal ini," kata Ade Komaruddin, Selasa (24/3).

Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo menambahkan, sikap Golkar ini tidak berarti menolak Komjen Pol Badrodin Haiti, yang diajukan Jokowi sebagai calon kapolri menggantikan Budi Gunawan.

"Kami hanya ingin minta penjelasan dari Jokowi soal surat yang dikirim ke DPR. Kami nggak ada masalah dengan Pak Badrodin. Kita akan dukung tapi kita minta presiden mengoreksi suratnya terkait status Budi Gunawan sebagai tersangka itu," katanya.

Dalam rapat paripurna, Senin (23/03), dua anggota DPR dari PDIP, Masinton Pasaribu dan Henry Yosidiningrat mengajukan interupsi dengan meminta agar pimpinan DPR mendesak Jokowi memberikan penjelasan soal pembatalan Budi Gunawan sebagai kapolri.(ss)