Berita
Oleh Syamsul Bachtiar pada hari Rabu, 25 Mar 2015 - 11:11:39 WIB
Bagikan Berita ini :
Gandeng LSM

DPR Investigasi Perpanjangan Izin Ekspor Freeport

47Achmad Hafisz 004.jpg
Ahmad Hafisz Thohir, Ketua Komisi VI DPR (Sumber foto : Mulkan Salmun)
Teropong Juga:

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Kalangan DPR bersama LSM diam-diam menginvestigasi pemberian izin ekspor konsentrat untuk PT Freeport Indonesia. Tampaknya investigasi ini diduga untuk membongkar adanya permainan alias kongkalikong terkait turunnnya izin ekspor tersebut. "Sejak bulan lalu saya dan kawan-kawan LSM pemerhati lingkungan melakukan investigasi terhadap Freeport," kata Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Achmad Hafisz Tohir kepada TeropongSenaya di Jakarta, Rabu (25/03/2015).

Lebih lanjut Hafisz menambahkan alasan dirinya melakukan investigasi. Karena ada sesuatu yang aneh dengan perpanjang izin ekspor konsentrat itu. "Investigasi ini bermula saat Jokowi mengeluarkan perpanjangan izin selama 6 bulan pada Freeport," tandasnya

Namun saat ditanya lebih detail soal investigasi itu, adik kandung Hatta Radjasa belum mau membeberkannya. Alasannya hasil penelitian ini belum selesai. "Nanti yah," ucapnya singkat.

Sebelumnya, Kementerian ESDM memberikan perpanjangan izin ekspor konsentrat untuk Freeport dan Newmont selama enam bulan ke depan. Tentu saja, hal tersebut menimbulkan pertanyaan masyarakat. (ec)

tag: #Kisruh Freeport dan Newmont  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Telkom Akselerasi Program Streamlining, Pastikan Portofolio TelkomGroup Fokus pada Bisnis Inti

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 12 Okt 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi program penyederhanaan (streamlining) entitas anak usaha di lingkungan TelkomGroup. ...
Berita

Doli Kurnia Siap Ungkap Fakta di Balik Polemik Pasal Cawapres 2024

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengaku memiliki dokumen dan rekaman video terkait polemik dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan ...