JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Pemerintah terkesan tidak transparan dalam menentukan harga keekonomian bahan bakar minyak (BBM). Karena itu wajar masyarakat menjadi curiga penentuan harga BBM masih sarat praktik manipulatif.

"Kalau tidak dibuka (perhitungan untuk menentukan harga BBM itu), maka jangan salahkan masyarakat, kalau masyarakat nilai ada yang ditilep," kata Direktur eksekutif Indonesian Resource Studies (IRESS) Marwan Batubara kepada TeropongSenayan di Jakarta, Senin (30/3/2015).

Menurut Marwan, pemerintah saat ini tak melakukan perbaikan dalam hal transparasi penentuan harga BBM kepada masyarakat. Berbagai formula perhitungan harga BBM tidak pernah dipublikasikan.

Malah senator asal DKI Jakarta ini menilai awal pembentukan tim anti mafia migas memunculkan optimistisme bahwa mafia migas bisa terbongkar dan penentuan harga BBM bisa transparan. Tapi nyatanya, sampai saat ini tak ada perubahan itu. "Yang saat ini masih gelap itu penentuan harga BBM. Dulu katanya Petral mau dibubarkan, terus kewenangan impor dialihkan kepada ISC (Integrated Supply Chain) tapi tetap tidak transparan, tak dibuka ke publik," ungkapnya.

Lebih jauh Marwan berharap pemerintah lebih transparan dan membuka ke publik formula hitungan harga BBM tersebut. Bahkan, kalau perlu angka-angka yang menjadi dasar pemerintah menetapkan harga BBM juga dipublikasikan.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Ichsanuddin Noorsry menilai gagalnya Jokowi mempertahankan stabilitas harga berdampak pada tidak stabilnya politik.

Menurut Noorsy, ketidakstabilan ekonomi maka akan memicu inflasi. Sehingga ketika angka inflasi tinggi, maka angka kemiskinan juga semakin tinggi. Hal ini akan meningkatkan kerusuhan sosial sehingga akan memicu kerusuhan politik juga. "Jokowi kerap mendapatkan kritikan karena banyak mengeluarkan kebijakan yang tak berpihak pada rakyat, misalnya soal kenaikan harga BBM,’’ imbuhnya. (ec)