JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-DPR sangat kecewa dengan sikap pemerintah yang tetap tak mau transparan soal penentuan harga BBM.

Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika mengatakan pada saat rapat kerja antara Komisi VII dengan Kementerian ESDM beberapa waktu lalu terkait penentuan harga BBM. "Pemerintah saat itu telah setuju soal kenaikan harga premium berdasarkan kesepakatan dengan DPR," tuturnya

Namun, kata Kardaya, ketika DPR memantau di lapangan ternyata pemerintah melanggar kesepakatan tersebut. "Pemerintah harus benar benar transparan mengenai harga BBM karena ini adalah kebutuhan masyarakat," tegasnya.

Bukan hanya jenis premium, ketidaktransparanan pemerintah juga dilakukan dalam menentukan harga solar. "Saya harapkan pemerintah sampaikan yang benar. Kredibilitas pemerintah ada pada pemenuhan janji janjinya kepada rakyat," terangnya.

Menurut Kardaya, hitungan yang diterima oleh Menteri ESDM saat itu harga solar sekitar Rp6000, namun buktinya di lapangan harga solar menjadi Rp 6400. "Semua itu tertulis dalam rapat tapi kenyataannya pemerintah hingga saat ini belum menindaklanjuti dari hasil rapat itu. Malah akan kembali menaikan harga BBM. Padahal kenaikan BBM sudah sangat signifikan," tandas dia.

Kardaya sangat menyayangkan atas ketidak transparannya pemerintah dalam menentukan harga BBM. "Kalau kepada wakil rakyat saja tidak transparan, apalagi ke rakyat," ketusnya.

Karena BBM merupakan kebutuhan pokok masyarakat, sudah seharusnya pemerintah terbuka. "Transparanlah. Semua masyarakat mengamati," pungkasnya. (ec)