JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Pengamat politik Idil Akbar menilai Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang dipimpin Puan Maharani tak akan mampu mengelola penyelenggaraan haji. Sebab, tak memiliki pengalaman dan kemampuan untuk hal tersebut

Untuk itu Idil mengingatkan agar keinginan Pemerintah mengalihkan penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Kemenko PMK sebaiknya tidak dilanjutkan. Pasalnya, jika dipaksakan bukan tidak mungkin malah akan amburadul.

"Saya menduga wacana ini diungkapkan bukan karena penyelenggaraan haji yang sering terjadi masalah, termasuk masalah dugaan tindak pidana korupsi. Namun lebih karena besarnya dana yang terkumpul dalam penyelenggaraan haji," kata Idil pada wartawan, Jum,at malam (3/4/2015) di Jakarta.

Idil menduga rencana pengalihan itu berkaitan dengan pernyataan Presiden Jokowi yang ingin memutar atau memanfaatkan lebih dahulu dana haji untuk pembangunan prasarana. Rencana ini mengingat dana yang dimiliki pemerintah untuk pembangunan prasarana terbatas.

Untuk itulah Idil mengajak masyarakat menolak rencana tersebut. Sebab, keinginan pemerintah itu bisa mengancam kelancaran ibadah haji. "Karena itu, wacana ini harus ditolak agar penyelenggaraan haji benar-benar terkelola dengan baik, benar dan profesional," papar Idil.

Idil mengatakan, penyelenggaraan haji bukan hal biasa. Sebab terkait pada ketentuan dan rukun ibadah serta pengelolaan dana umat. Selain itu juga melibatkan ratusan ribu jamaah yang berasal dari seluruh pelosok tanah air untuk diantarkan menuju tanah suci yang jaraknya ribuan kilometer dari Indonesia.

"Haji itu spesifik sehingga harus dikelola dengan benar dan profesional serta berpengalaman. Sebab, mengurus haji bukan hanya mengurus 1000-2000-an orang, tapi ratusan ribu orang yang harus berangkat setiap tahunnya dan jutaan lainnya yang menunggu untuk diberangkat di tahun-tahun berikutnya," katanya.

Idil menanyakan apakah Menko PMK sudah cukup berpengalaman dan kompeten menangani ibadah haji dengan segala ketentuannya? Dia juga mengingatkan Puan Maharani bahwa mengelola berbagai persoalan penyelenggaraan ibadah haji yang begitu rumit dan luas cakuannya ini.

"Entah bagaimana jadinya negara ini jika suatu urusan diserahkan bukan pada ahlinya. Menurut saya Pemerintah jangan bertaruh akan hal itu. Dan memang bisa-bisa penyelenggaraan haji berantakan jadinya," papar Idil sembari mengingatkan pemerintah.(ris)