JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Politikus Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegas terhadap pemerintah Cina untuk menindak penyelundupan narkoba ke Indonesia.

Tercatat berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), tahun 2016 lalu, sebanyak 250 ton sabu masuk ke Indonesia dari Cina.

"Presiden pun harus tegas terhadap pemerintah Cina agar tidak membiarkan barang haram itu mengalir deras dari negaranya. Harus ada kerjasama konkret antara aparat penegak hukum Indonesia dan Cina dalam memerangi narkoba," kata Doli dalam pesan singkatnya, Rabu (7/3/2018).

Pemerintah, kata dia, harus lebih serius mengambil langkah-langkah agar penyelundupan dan penyebaran narkoba ke Indonesia dapat dibasmi.

"Ketika Presiden kita mengambil sikap tegas dengan mengeksekusi mati para bandar narkoba, justeru peredaran narkoba di Indonesia semakin marak," katanya.

Dalam situasi darurat seperti ini, lanjut Doli, DPR pun tidak bisa tinggal diam. Harus ada inisiatif yang dilakukan, seperti membentuk Pansus tentang penyelundupan narkoba misalnya. Karena kejahatan narkoba masuk dalam kategori extraordinary crime.

"Selain itu pemerintah dan DPR harus segera menyempurnakan UU terkait narkoba secara lebih rinci dan tegas terhadap kejahatan narkoba. Termasuk kemungkinan mengambil terobosan hukum untuk membentuk peradilan khusus terhadap kejahatan narkoba," tandasnya.

Mantan Kepala BNN Komisaris Jenderal (Purn) Budi Waseso mengatakan, Indonesia telah bekerja sama dengan negara-negara lain dalam upaya pemberantasan narkoba.

"Kita sudah punya banyak kerja sama dengan beberapa negara untuk berantas narkoba. Salah satunya yang paling intens dengan China. Kita sudah punya data-data jenis narkotika apa saja yang masuk ke Indonesia juga," ujar Budi Waseso di Gedung BNN, Jakarta, Senin (5/3/2018).

Dia mengungkapkan, saat ini Cina menjadi negara terbesar dalam mengirim barang haram tersebut.

"Pengimpor narkoba jenis sabu terbesar itu kan Cina. Berhubung di Cina menurut undang-undang produksi narkoba itu legal, nah mereka salahgunakan ini. Salah satunya dengan impor. Nah dari pemerintah Cina mereka sebarkan informasi ini ke kita," tambahnya.(yn)