Berita
Oleh Sahlan pada hari Senin, 16 Apr 2018 - 13:56:42 WIB
Bagikan Berita ini :

Legislator Ini Minta BNN Tes Urine Anggota DPR

74muslim-ayub.jpg.jpg
Muslim Ayub (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Anggota Komisi III DPR RI Muslim Ayub meminta Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan tes urine bagi calon anggota legislatif maupun anggota DPR saat ini.

Pernyataan Muslim disampaikan saat Komisi III DPR melakukan rapat dengar pendapat dengan Kepala BNN Inspektur Jenderal Heru Winarko dan jajaranya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/4).

"Top jika kebijakan dari BNN sendiri, saya yakin ratusan anggota caleg itu saya pastikan tidak menggunakan narkoba. Itu usulan yang mungkin di tertawakan tapi ini usulan yang diharapkan oleh masyarakat," kata Muslim.

Usulan ini, kata politikus PAN ini, agar tidak ada anggapan dari masyarakat bahwa ada kesan pembiaran dari DPR terkait pemberantasan narkoba.

"Jadi saran ini agar tidak ada terindikasi kalau penjabat-penjabat tidak melakukan itu ada agapan ada pembiaran," katanya.

Tes urine ini, ucap Muslim, bisa dimulai dari anggota Komisi III DPR RI.

"Dan coba buat inisiatif sekarang, anggota DPR sekarang ini juga belum diperiksa tes urine, saya kira tidak ada persoalan. Komisi III saja dulu dilakukan tes urine," tandasnya.(yn)

tag: #bnn  #narkoba  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Telkom Akselerasi Program Streamlining, Pastikan Portofolio TelkomGroup Fokus pada Bisnis Inti

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 12 Okt 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi program penyederhanaan (streamlining) entitas anak usaha di lingkungan TelkomGroup. ...
Berita

Doli Kurnia Siap Ungkap Fakta di Balik Polemik Pasal Cawapres 2024

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengaku memiliki dokumen dan rekaman video terkait polemik dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan ...