JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyebut, pemerintah melalui Perpres TKA jelas telah memudahkan ijin administrasi bagi tenaga kerja asing.

Sayangnya, hal ini dilakukan justru ditengah tenaga kerja sendiri kurang mendapat perhatian.

Akibatnya, menurut Jazuli, tak heran banyak warga Indonesia yang terpaksa memilih menjadi TKI ke luar negeri dengan jaminan kerja yang tidak menentu.

"Mestinya, yang lebih pas dibuat Presiden adalah Perpres tentang kemudahan penyerapan tenaga kerja lokal atau Perpres peningkatan kesejahteraan buruh atau Perpres percepatan perlindungan dan kemudahan pelayanan TKI," kata Jazuli saat dihubungi di Jakarta, Selasa (1/5/2018).

Anggota Komisi I DPR RI ini juga menyinggubg soal Perpres TKA yang konon katanya dibuat untuk memudahkan investasi dan hanya untuk skill tertentu.

Namun, faktanya hasil investigasi Ombudsman RI memergoki banyak TKA unskill labor atau tenaga kerja kasar, yang sejatinya bisa dikerjakan oleh tenaga kerja lokal.

"Disparitas data lapangan ini harus dijawab pemerintah, berarti kan tidak sinkron. Apakah kesengajaan atau kecerobohan alias lemahnya pengawasan? DPR akan tanya dan kejar terus masalah ini," tegas Jazuli.

Hal yang lebih fundamental lagi, terang Jazuli, Perpres TKA juga tidak menimbang atau sekurangnya tidak sensitif terhadap rasa keadilan sosial rakyat Indonesia.

Pemerintah, lanjut dia, harusnya lebih kreatif menarik investasi yang menyerap tenaga kerja dalam negeri, bukan sebaliknya atas nama investasi justru membuka tenaga kerja asing masuk ke dalam negeri dalam jumlah besar dan spesifikasi keahlian yang sebenarnya bisa dikerjakan tenaga kerja Indonesia.

"Soal posisi tawar tenaga kerja kita yang harus diperjuangan pemerintah, ini juga soal marwah negara di depan investor asing. Apalagi, faktanya ada disparitas gaji atau penghasilan antara TKA dan pekerja lokal untuk kualifikasi pekerjaan yang sama," jelas Jazuli.

"Ayo berdayakan tenaga kerja lokal bangsa sendiri pada proyek-proyek investasi dan proyek-proyek prioritas pemerintah. Ayo sejahterakan tenaga kerja kita dengan berbagai kemudahan pelayanan dan kesejahteraan yang semakin meningkat. Ini namanya pemerintah baru top," tandasnya. (Alf)