Berita
Oleh M Anwar pada hari Selasa, 22 Mei 2018 - 17:39:39 WIB
Bagikan Berita ini :

Indo Barometer: Jokowi Tak Disukai karena Banyak TKA Cina

50jokowi-1.jpg.jpg
Presiden Joko Widodo (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Lembaga survei Indo Barometer merilis hasilpenelitiannya soal penilaian publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo.

Hasilnya, mayoritas atau sebanyak 68,6 persen dari 1.200 respondenmengaku sangat puas dengan kinerja Jokowi. Responden yang mengaku kurang puas atau tidak puas sama sekali 29,4 persen dan tidak tahu atau tidak menjawab 1,9 persen.

Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhamad Qodari mengatakan,alasan publik merasa puas dengan kinerja Jokowi, karena dianggap telah membangun infrastruktur di sejumlah wilayah di Indonesia.

"Beberapa alasan tidak sukanya publik dengan Jokowi didominasi harga sembako belum stabil, lapangan pekerjaan terbatas, kemiskinan, atau kesenjangan hingga banyak tenaga kerja China," kata Qodari dalam konferensi pers pemaparan hasil surveinya di Jakarta,Selasa (22/5/2018).

Dalam survei itu, mayoritas publik, yakni sebesar 55,5 persen, menginginkan Jokowi menjadi presiden untuk periode 2019-2024. Sementara itu, yang menginginkan sebaliknya sebanyak 30,2 persen.(yn)

tag: #jokowi  #survei-indobarometer  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Henry Indraguna Nilai Revisi UU Kejaksaan Tak Jadikan Jaksa Kebal Hukum

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 28 Apr 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pembahasan Revisi Undang-Undang Kejaksaan dinyatakan akan dimulai setelah DPR RI selesai melakukan pembahasan RUU KUHAP. Disampaikan, bahwa pembahasan akan dilakukan pada ...
Berita

Komisi I DPR Kecam Gerakan Separatis di Sidang PBB: Pemerintah Jangan Sampai Lepas Tangan

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan mengecam gerakan yang menyerukan Papua, Maluku dan Aceh Merdeka dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia meminta Pemerintah ...