JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) terpilih Badrodin Haiti (BH) diingatkan agar tidak membuat kesalahan dengan memilih Komisaris Jendral Budi Gunawan sebagai Wakil Kepala Polri (Wakapolri).

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai, pemilihan sosok Budi Gunawan (BG) sebagai Wakapolri bisa bertolak belakang dengan semangat dan komintmen BH terhadap pemberantasan anti korupsi.

"Kita tahu, selama tiga bulan publik diramaikan dengan gonjang-ganjing masalah Polri. Kini stelah Pak BH diangkat menjadi Kapolri masalah itu sudah clear. Setidaknya versi KPK dan PPATK," kata Refly kepada TeropongSenayan di Jakarta, Sabtu (18/4/2015).

Pasca dilantik menjadi Kapolri, kata Rafly, dalam pidato perdananya, Badrodin telah menegaskan komitmennya terhadap pemberantasan anti korupsi dan siap bekerjasama dengan lembaga penegak hukum lainnya termasuk KPK.

"Oleh karenya, masyarakat berharap itu menjadi starting poin untuk membenahi Polri secara internal maupun eksternal," ujar Refly.

Dalam kondisi seperti ini, menurutnya, pilihan mengangkat Budi Gunawan (BG) sebagai Wakapolri adalah pilihan yang tidak produktif sebagai upaya untuk membangun kebaikan internal dan sinergitas polri dengan penegak hukum lainnya.

"Jadi, kalau boleh saya sarankan, sebaiknya Kapolri baru jangan memilih sosok yang kontroversial yang dimungkinkan membuat persoalan dikemudian hari," ungkapnya.

"Meminjam bahasanya Mensesneg, mudah-mudahan Kapolri dan Wanjakti memilih sosok yang bersih," ujar Rafly.

Wakapolri harus sosok yang berintegritas dan bisa diterima semua pihak, sehingga antara Polri dengan penegak hukum lainnya dapat bekerjasam dengan lebih baik. "Oleh karena itu, Pak BH harus memilih sosok yang bisa menjembatani komunikasi antar lembaga penegak hukum," pesan dia.(yn)