JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Nilai tukar rupiah terus melorot. Pada penutupan Kamis (4/10/2018), rupiah menembus Rp 15 ribu lebih.

Pemerintah pun diminta untuk tidak melulu buang badan dengan mengkambingkan faktor eksternal sebegai penyebab merosotnya nilai tukar rupiah. Bank Indonesia (BI) tak bisa lagi mengintervensi rupiah terlalu dalam.

Selama periode pemerintahan Presiden Jokowi, mulai dari kuartal empat 2014 hingga kini, rupiah sudah terdepresiasi sebesar kurang lebih 20 persen.

Dilansir kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) di lamanbi.go.id, rupiah sudah di atas Rp 15.133 per dolar AS.

Pada perdagangan di pasar spot dua atau perdagangan valuta asing September 2018, pelemahan kurs rupiah tercatat sebagai yang paling besar diantara mata uang Asia lainnya. Meskipun mata uang lainnya juga melemah, namun tidak terlalu signifikan.

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan meminta Pemerintah berkaca pada kondisi fundamental perekonomian nasional yang menurutnya memang salah kelola.

"Ada sejumlah faktor yang menjadi pertimbangan, pertama BI sudah tidak mampu untuk terus menerus melakukan intervensi terhadap rupiah. Cadangan devisa kami perkirakan turun menjadi 116,5 miliar dollar minggu ini," kata Heri di Jakarta, Jumat (5/10/2018).

"Jika cadangan devisa terus digunakan untuk intervensi rupiah, akan berbahaya bagi ekonomi secara keseluruhan," katanya mengingatkan.

Kedua, lanjut Anggota Fraksi Gerindra DPR ini, harga minyak dunia telah menyentuh angka 86 dolar per barel. Efeknya ada pada kenaikan nilai defisit impor migas.

Kenaikan harga minyak ini diprediksi terus berlangsung hingga mencapai 100 dolar per barel dalam beberapa bulan ke depan.

"Akibatnya, nilai tikar Rupiah juga makin tertekan seiring naiknya harga minyak," ucapnya.

Untuk yang ketiga, menurut Heri, kecanduan pemerintah terhadap utang asing dalam denominasi dolar masih belum juga sembuh.

Sementara yang terbaru, pemerintah berupaya mendapatkan pinjaman dalam pertemuan IMF-WB nanti sebesar 2 miliar dolar.

"Juga utang untuk membeli 51% saham Freeport yang akan dilewatkan 11 bank asing," jelasnya.

Sedangkan yang keempat, Ketua DPP Gerindra ini mengatakan, kebijakan pengurangan impor lebih dari 1.147 barang ternyata tidak berdampak signifikan.

Begitu juga dengan kebijakan konversi B20 atau pencampuran biodiesel. Sebaiknya dipertegas terkait koordinasi yang konkrit dan sinergi antar kementerian atau lembaga terkait dalam pemerintahan Jokowi.

"Buktikan dengan kerja nyata bukan sebatas kerja kata, karena pada dasarnya, faktor psikologis dalam soal moneter itu sangat dominan. Pemerintah gagal mengeksekusi kebijakan tersebut dengan baik," tandasnya. (Alf)