JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengungkapkan, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (Setnov) meminta pengerjaan proyek PLN di Jawa.
"Pak Setnov mengatakan berminat ikut proyek, karena ada kawan beliau ingin ikut proyek-proyek di Jawa 3, beliau tanyakan soal Jawa 3 itu," kata Sofyan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (25/10/2018).
Sofyan bersaksi untuk pemegang saham Blakgold Natural Resources Ltd Johanes Budisutrisno Kotjo yang didakwa memberikan hadiah atau janji kepada Wakil Ketua Komisi VII DPR dari fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih dan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar (saat itu) Idrus Marham senilai Rp4,75 miliar terkait pengurusan proyek "Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU MT RIAU-1).
"Memang kebetulan wilayah Jawa 3 ada yang pegang yaitu PT PLN sendiri karena Jawa 3 itu pembangkit listrik tenaga gas hanya untuk malam hari, saya sampaikan 'mohon maaf Jawa 3 ini sudah ada yang miliki yaitu kami sendiri'," kata Sofyan.
Pertemuan itu terjadi pada sekitar tahun 2016 yang juga dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR dari fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih dan Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN Supangkat Iwan Santoso.
"Bu Eni melalui telepon waktu itu menyampaikan Pak Ketua Umum mau bertemu dengan saya. Saat bertemu Pak Setya Novanto mengatakan program listrik 35.000 MW dan menyampaikan programnya baik, harus dijalankan karena beliau mendukung pemerintah dan pada saat itu juga disampaikan sudah ada proyek2nya dalam RUPTL (rencana umum penyediaan tenaga listrik) dan akan diumumkan di media," jelas Sofyan.
Menurut Sofyan sudah banyak perusahaan yang ingin ikut dalam tender 35.000 MW yang dicanangkan pemerintah saat itu.
"Kalau tidak salah 50 persen sudah mengikuti tender saat itu, tapi untuk PLTU MT RIAU belum karena mulut tambang (MT) itu memang baru kita mencoba untuk melakukan inovasi di dalam bisnis PLN agar lebih efisien dalam pelaksanaan karena selama ini para pengusaha ikut tender mendapat proyek tapi tidak ada nilai tambah untuk PLN," tambah Sofyan.
Sofyan yang menjabat sebagai direktur PLN sejak 2015 menjelaskan dalam pertemuan itu ia memberikan alternatif proyek lain yang masuk dalam RUPTL.
"Kami sampaikan banyak proyek lain di RUPTL di luar Jawa, banyak yang belum diminati seperti di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, masih banyak yang terbuka," ungkap Sofyan.
Namun saat pertemuan itu berlangsung, menurut Sofyan, Eni hanya diam saja.
"Eni hanya diam saja tidak ikut bicara, sedangkan terdakwa tidak ada di sana," kata Sofyan.
Dalam dakwaan disebutkan pertemuan Sofyan dan Setnov yang pertama kali terjadi di ruang kerja Ketua Fraksi Golkar DPR.
Saat itu Setya Novanto memperkenalkan terdakwa dengan Eni Maulani Saragih selaku anggota Komisi VII DPR. Pada kesempatan itu Setnov menyampaikan kepada Eni agar membantu Kotjo dalam proyek PLTU itu dan Kotjo akan memberikan 'fee' yang kemudian disanggupi oleh Eni Maulani Saragih.
Atas perbuatannya, Kotjo disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
Pasal itu yang mengatur mengenai orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 juta.(yn/ant)
