JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Kasus penangkapan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan oleh Bareskrim Polri dianggap banyak kalangan sebagai wujud ketidakpatuhan institusi Polri terhadap presiden. Sebab, Mabes Polri mengabaikan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginstruksikan agar tidak melakukan penahanan terhadap Novel.

Aktivis yang juga rohaniawan Romo Benny Susetyo menilai, kendati kemudian Polri melepas Novel Baswedan, penangkapan yang dilakukan Bareskrim Polri itu merupakan bentuk pembangkangan terhadap presiden. Untuk itu, ia meminta presiden dengan persetujuan DPR segera melakukan reformasi di kepolisian.

"Reformasi yang pas menurut saya adalah menempatkan kepolisian di bawah kementerian. Ini dilakukan seperti halnya TNI yang berada di Kementerian Pertahanan," ujar Romo Benny kepada TeropongSenayan di Jakarta, Senin (4/5/2015).

Romo berharap, dengan menempatkan kepolisian di bawah kementerian pengawasan intitusi Korp Bhayangkara itu akan lebih efektif.

"Dengan demikian Polri juga akan lebih fokus dan efektif melaksanakan tugasnya melayani rakyat," tegas Romo Benny.

Romo Benny memperkirakan selama kepolisian dibiarkan langsung berada di bawah presiden tanpa dikomandoi oleh kementerian tersendiri, potensi konflik yang melibatkan Polri dengan KPK masih akan sering terjadi lagi.(yn)