Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Jumat, 11 Jan 2019 - 14:37:24 WIB
Bagikan Berita ini :

Tak Capai Target Investasi, DPR Sentil Kementerian ESDM

51c22e3d4c905650864381acdc361006bc_630x420_thumb.jpg.jpg
Kementerian ESDM (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi VII DPR RI Ihwan Datu Adam mempertabyakan hasil capaian investasi mineral dan batu bara (minerba) oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tahun 2018.

Pasalnya, hasil investasi tersebut tidak mencapai target dari jumlah yang telah ditentukan.

"Apa yang sudah ditargetkan oleh Kementerian ESDM itu seharusnya bisa tercapai. Namun ternyata dari target sebesar 7,4 million dolar AS, hanya tercapai 6,8 million dolar AS," kata Ihwan di Jakarta, Jumat (11/1/2019).

Politisi Partai Demokrat itu menyebut, salah satu alasan tidak tercapainya target investasi itu adalah akibat masalah yang berkaitan dengan masalah perizinan perusahaan tambang.

Karena itu, lanjutnya, Komisi VII DPR RI akan mempertanyakan kembali persoalan tersebut kepada Kementerian ESDM, dalam hal ini Dirjen Minerba.

"Mengapa terlalu ketat regulasi yang ada. Kalau masalah perizinan yang menyebabkan investor enggan untuk menanamkan modalnya, maka regulasi itulah yang akan kita pelajari," ujarnya.

"Sebab bila investor sudah enggan menanamkan investasinya, lalu bagaimana target bisa tercapai," Ihwan menambahkan. (Alf)

tag: #komisi-vii  #dpr  #esdm  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Telkom Akselerasi Program Streamlining, Pastikan Portofolio TelkomGroup Fokus pada Bisnis Inti

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 12 Okt 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi program penyederhanaan (streamlining) entitas anak usaha di lingkungan TelkomGroup. ...
Berita

Doli Kurnia Siap Ungkap Fakta di Balik Polemik Pasal Cawapres 2024

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengaku memiliki dokumen dan rekaman video terkait polemik dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan ...