Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Rabu, 06 Mei 2015 - 16:30:39 WIB
Bagikan Berita ini :

Haji Lulung Minta Polri Berani Periksa Ahok dan Jokowi dalam Kasus UPS

22sarmudji.jpg
Jokowi dan Ahok (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua DPRD Jakarta, Abraham Lunggana alias Haji Lulung mendesak Bareskrim Mabes Polri untuk melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam kasus pengadaan UPS yang saat ini tengah bergulir.

Bahkan, bila memang keterangan Presiden Joko Widodo sangat diperlukan dalam kasus tersebut, sebaiknya Polri juga harus memanggilJokowi. Ini mengingat Jokowi merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta.

"Kita semua sama di mata hukum. Hukum harus ditegakkan, dan tak ada yang diistimewakan," kata Lulung saat dihubungi wartawan, Jakarta, Rabu (6/5/2015).

Selain itu Lulung mengungkapkan kalau dalam kasus UPS ini seharusnya yang diperiksa lebih dulu adalah pihak eksekutif, sebab merekalah yang pertama kali mengusulkan baru selanjutnya ke pihak legislatif.

"Kan selama ini eksekutif yang menggunakan anggaran belanja itu. Kita DPRD hanya mengawasi," ungkapnya.

tag: #Jokowi  #basuki tjahaja purnama  #h. lulung  #kasus ups  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
HUT RI M HAEKAL 2026
advertisement
HUT RI SOKSI 2026
advertisement
HUT RI H. IWAN D ARAS 2026
advertisement
HUT RI BAMBANG PATIJAYA
advertisement
HUT RI A NAJIB 2026
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Patrice Sebut Banyak Kader Partai Lain Ingin Gabung Hanura

Oleh Sahlan Ake
pada hari Rabu, 02 Sep 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Task Force Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Patrice Rio Capella mengungkapkan, banyak kader partai lain mulai melirik Hanura. Namun, pihaknya belum mau ...
Berita

SEMMI Jakarta Raya Pertanyakan Dasar Putusan Hakim PA Jakpus, Kasus Apa?

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) — Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 85/Pdt.G/2025/PA.JP menjadi perhatian publik, khususnya terkait objek harta yang disebut berstatus Sertifikat Hak Milik ...