Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Kamis, 07 Mei 2015 - 13:46:42 WIB
Bagikan Berita ini :

GMP: Tak Becus, Lengserkan Jokowi dari Singgasana Presiden

27Untitled.jpg
Jokowi (Sumber foto : TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Gerakan Mahasiswa Pembebasan (GMP), Ricky Fattamazaya menilai bahwa saat ini Indonesia dalam ancaman Neoliberalisme dan Neoimperalisme.

Oleh karenanya, GMP mendesak Jokowi untuk turun dari kursi Presiden, karena dianggap tidak mampu membuat tatanan negeri ini lebih baik. Ia mencontohkan kebijakan di sejumlah kementerian yang kini justru tidak pro kepada rakyat, seperti harga bahan pokok dan BBM.

"Kementerian-kementerian yang diharapkan memperhatikan nasib rakyatnya, justru mereka pulalah penghianat-penghianat yang menikam rakyatnya sendiri. Untuk itu lengserkan Jokowi dari singgasana selaku Presiden, karena tidak becus mengatur pemerintahannya," kata Riki kepada TeropongSenayan, Jakarta, Kamis (7/5/2015).

Riki juga meminta agar pemerintah segera mencarikan solusi atas carut marut bangsa ini. Ini mengingat persoalan yang terjadi di negeri sudah sistemik.

"Pemerintah harus bisa mencari solusi yang sistemik pula, untuk mengatasi persoalan di negeri ini," jelasnya. (iy)

tag: #jokowi  #jokowi diminta turun  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
HUT RI M HAEKAL 2026
advertisement
HUT RI SOKSI 2026
advertisement
HUT RI H. IWAN D ARAS 2026
advertisement
HUT RI BAMBANG PATIJAYA
advertisement
HUT RI A NAJIB 2026
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Patrice Sebut Banyak Kader Partai Lain Ingin Gabung Hanura

Oleh Sahlan Ake
pada hari Rabu, 02 Sep 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Task Force Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Patrice Rio Capella mengungkapkan, banyak kader partai lain mulai melirik Hanura. Namun, pihaknya belum mau ...
Berita

SEMMI Jakarta Raya Pertanyakan Dasar Putusan Hakim PA Jakpus, Kasus Apa?

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) — Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 85/Pdt.G/2025/PA.JP menjadi perhatian publik, khususnya terkait objek harta yang disebut berstatus Sertifikat Hak Milik ...