JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi DKI Jakarta menyoroti kasusKTP elektronik atau e-KTP milik warga negara asing (WNA) Cina di Cianjur yang masuk DPT Pemilu 2019. Kini, kasus tersebut sedang ramai menjadi perbincangan di media sosial.

KetuaSekretariat Nasional (Seknas), Mohamad Taufik mempertanyakan kepemilikan e-KTP bagi WNA tersebut, mengingat, kasus tersebut muncul jelanggelaran Pemilu Serentak 2019, baik pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif pada 17 April mendatang.

"Kami minta pihak-pihak terkait, Kemendagri, KPU dan Bawasu jujur tentang e-KTP bagi WNA. Ini jelas meresahkan dan telah mengundang kesimpang siuran di tengah-tengah masyarakat," kata Taufik di Seknas Prabowo-Sandiaga, Menteng, Jakarta, Rabu (27/2/2019).

Apalagi, Taufik menyebut, belakangan pemerintah kerap membuat pernyataan dan data yang tidak sesuai fakta, lalu diralat kemudian.

"Saya minta masalah (e-KTP) ini dibuka, berapa sebenarnya orag asing yang sudah memiliki e-KTP? Di daerah mana saja?. Karena, bagi kami ini bukan barang baru. Kasus serupa juga pernah terjadi di Pilkada DKO 2017 lalu," ungkap Ketua DPD Gerindra DKI itu.

"Kami sebagai peserta pemilu berhak mengetahui jumlah persisnya berapa? Datanya mana? Jangan dirahasiakan," tegas Taufik.

Wakil Ketua DPRD DKI ini mengaku khawatir, keberadaan e-KTP ini akan menjadi potensi kecurangan di Pilpres 2019.

"Publik bertanya-tanya, kenapa kasus ini muncul jelang Pilpres?. Sementara di sisi lain, ada banyak warga negara kita yang sampai hari ini belum memiliki e-KTP. Kenapa ini warga negara asing sepertinya lebih diprioritaskan. Ada apa?," ucap Taufik penasaran. (Alf)