Berita
Oleh Yunan Nasution pada hari Selasa, 12 Mei 2015 - 09:28:21 WIB
Bagikan Berita ini :

Wapres Dijadwalkan Hadiri Kongres Demokrat, Gantikan Jokowi?

29JusufKalla_eko.JPG
Jusuf Kalla (Sumber foto : Eko S Hilman/TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla dijadwalkan bakal menghadiri pembukaan Kongres Partai Demokrat IV di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (12/5/2015) malam.

Informasi tersebut termuat dalam situs resmi Sekretariat Wakil Presiden, wapresri.go.id.

Rencana kedatangan Wapres Jusuf Kalla ke Kongres Partai Demokrat di Surabaya dengan agenda memilih ketua umum itu menimbulkan tanda tanya. Jika benar JK hadir di acara itu, apakah kapasitasnya mewakili Presiden Joko Widodo (Jokowi)?.

Namun Presiden Jokowi sebelumnya berjanji akan hadir dalam Kongres Demokrat jika waktunya memungkinkan. Hal tersebut dikatakan Presiden di Bandara Frans Kaisiepo, Kabupaten Biak Numfor, Papua, Senin (11/5/2015), sebelum terbang menuju ke Port Moresby, Papua Niugini (PNG).

Selain mengundang Presiden Jokowi, Partai Demokrat pun mengundang Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Hal ini terungkap setelah istri Ketua Umum Partai Demokrat (PD‎) Susilo Bambang Yudhoyono, Kristiani Herrawati, mengunggah foto pertemuan para petinggi PD‎ dengan Megawati di akun Instagram-nya.(yn)

tag: #kongres demokrat  #demokrat  #wapres jk  #jokowi  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Telkom Akselerasi Program Streamlining, Pastikan Portofolio TelkomGroup Fokus pada Bisnis Inti

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 12 Okt 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi program penyederhanaan (streamlining) entitas anak usaha di lingkungan TelkomGroup. ...
Berita

Doli Kurnia Siap Ungkap Fakta di Balik Polemik Pasal Cawapres 2024

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengaku memiliki dokumen dan rekaman video terkait polemik dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan ...