JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengaku prihatin atas keengganan pemerintah memutuskan nasib 600 WNI bekas anggota ISIS yang sekarang terkatung-katung di kamp pengungsian negara Suriah.
Sikap Istana yang belakangan enggan memulangkan mereka ke Tanah Air menurut Mardani merepresentasikan sebagai negara yang tidak mempunyai hati.
"Setiap warga negara itu berhak [dilindungi], apalagi kalau saya membayangkan, kalau salah satunya ada keluarga kita yang punya anak kecil, anaknya oleh bapaknya dipaksa padahal enggak tahu apa-apa, kasihan sekali. Janganlah jadi negara yang tidak punya hati. Harus punya hati," ungkapnya saat ditemui TeropongSenayan di ruang kerjanya di Kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2020).
Mardani menjelaskan, negara semestinya mampu menyelesaikan masalah nasib WNI di sana. Sebab, negara mempunyai kewajiban melindungi hak warga negaranya. Terlebih masalah ini menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk mengupayakan tidak terulangnya kasus yang sama dikemudian hari.
Kehadiran negara dengan segala perangkat pemerintahannya pun dinantikan untuk secara serius mengatasi hal ini.
"Makanya saya mengusulkan gugus tugas, bukan cuma kementerian agama, tapi juga kementerian di bidang perekonomian kayak UMKM, dan keuangan untuk budgeting-nya, kementerian sosial, kementerian pendidikan, BIN dengan intelijennya, semua dilibatkan," jelas dia.
Negara, menurut Mardani, mempunyai metode yang diharapkan bisa memulihkan mantan kombatan teroris. Tak dipungkiri mereka memiliki level ekstremisme atau radikalisme yang berbeda-beda.
Wacana memulangkan mereka dari Timur Tengah, kata Mardani, menjadi kesempatan bagi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk menggalakkan program deradikalisasinya.
"Kasus warga negara kita yang terpapar radikalisme dan punya spektrum yang berbeda-beda kayak kanker. Ada satu, dua, tiga dan yang keempat [jadi] penggerak dan segala macam harus dihukum ini plus ikut program deradikalisasi, moderasi dan segala macam," paparnya.
Mardani berharap negara tidak buang badan begitu saja menyikapi nasib warga negaranya yang dinilai telah berkhianat pada ibu pertiwi.
Kendati mereka sendiri telah membakar paspornya, namun bila negara bisa dengan tangan terbuka menerima mereka kembali seraya memulihkan keadaan mereka, masyarakat pasti akan menilai negara telah menjalani perannya sebagai pemelihara warganegara.
"Jangan ada bahasa, "udah buang aja", enggak gitu cara negara menangani. Satu orang itu tetap, pembukaan UU itu menegaskan untuk menjaga seluruh tumpah darah," ujar Mardani.
"Kalau kita enggak menyelesaikan kasus ini ada kasus yang lain, seperti ini nih kasus Sunda Empire, macam-macam nanti, "we cannot imagine what will happen in the next future"," sambungnya lagi.
Politikus penulis buku #KamiOposisi itu mengimbuhkan, negara harus berpikir jernih melihat kondisi WNI eks ISIS di Timur Tengah. Pasalnya, para kombatan yang memboyong keluarganya ke sana melibatkan anak dan istri mereka. Hal ini yang dinilai Mardani perlu diperhatikan mengingat anak-anak yang dibawa orang tuanya ke sana belum mengerti apa-apa.
"Tapi [berharap] yang anak-anak [WNI anggota ISIS] bisa segera sama ibunya. Dan mapping dulu keseluruhannya, lihat latar belakangnya, everysing of person (setiap orang)-nya harus punya track recordnya yang jelas, [lalu] treatment-nya seperti apa," ungkapnya.
Kehadiran negara mengatasi hal ini menurut Mardani akan menentukan bagaimana negara melindungi warganegaranya. Ke depan, negara mesti mengambil upaya preventif yang efektif menangkal arus ideologi terorisme yang merayap ke Indonesia.
"Nanti kalau ada kasus lain, "udah lho tinggal aja, ya enggak usah ada negara kalo gitu. Kita hadir tuh untuk menyelesaikan masalah. Saya tidak ada urusan dia Islam atau tidak Islam, tapi dia warga negara Indonesia" pungkasnya. (Al)
