JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak segera mencopot Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani. Pasalnya, Benny diduga kuat memanfaatkan kekuasaannya untuk memobilisasi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri, memenangkan salah satu pasangan capres-cawapres.
"Benny Rhamdani diduga kuat menggunakan pengaruhnya sebagai Kepala BP2MI untuk memenangkan salah satu Capres di luar negeri dalam Pemilu 2024," kata pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas), R Wijaya Dg Mapasomba saat dihubungi, Sabtu (10/2/2024).
Tudingan Benny melakukan abuse of power ini mencuat, setelah beredarnya hasil exit poll Pilpres 2024 yang dominan dimenangkan salah satu pasangan capres-cawapres. Sekalipun pihak KPU membantah sudah ada perhitungan suara hasil Pemilu di luar negeri.
Berdasarkan exit poll yang tersebar luas di media sosial, pasangan tersebut menang Pemilu di banyak lokasi di luar negeri. Di antaranya, di Australia, Hong Kong, Eropa, Amerika Serikat, Amerika Selatan, Timor Leste. Paslon itu disebutkan hanya kalah di Arab Saudi dan Timur Tengah.
Apalagi, lanjut Jaya, Benny merupakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) salah satu partai, partai politik yang mendukung paslon tersebut di Pemilu sekaligus wakil ketua tim pemenangan.
Sebelumnya, tambah Jaya, Benny mengundang capres yang sama (ketika itu masih bakal capres) untuk hadir di kegiatan BP2MI, tanpa mengundang bakal capres lain. "Aksi Benny itu patut dipertanyakan dan ditindak Presiden," ucapnya.
Diketahui, BP2MI sempat mengundang salah satu bakal capres dalam pelepasan 1.500 pekerja migran Indonesia (PMI), November 2023 lalu. Bakal capres tersebut hadir guna memberikan motivasi kepada para PMI yang hendak berangkat ke Korea Selatan (Korsel).
Ketika itu, Benny mengungkapkan, acara tersebut sempat tertunda lantaran adanya pembatalan secara sepihak penggunaan gedung milik pemerintah. Dia menduga, hal itu terjadi lantaran dirinya mengundang sang bakal capres.
"Atas itu kami meminta Presiden Jokowi untuk memecat Benny Rhamdani yang jelas-jelas menyalahi aturan ini," imbuh Jaya.
Lebih lanjut, dia menilai, Benny kerap bermanuver politik, semasa menjabat Kepala BP2MI. "Bahkan, beliau sampai memimpin demo di depan Istana Negara untuk men-downgrade capres lain sebagai terduga pelanggar HAM, agar tak bisa masuk Istana apabila menang Pilpres," cetusnya.
Jaya memandang, sepak terjang Benny di tahun politik ini kerap kebablasan. Kendati memiliki hak sebagai warga negara, namun seluruh manuver politik Benny dipandang menyalahi etika sebagai pejabat publik.
"Memang haknya beliau mendukung paslon tertentu. Tapi, alangkah baiknya tak diumbar ke publik, cukup saat di bilik suara. Agar tak timbul kegaduhan, perpecahan di PMI maupun institusi BP2MI," tandasnya.
Benny Rhamdani sebelumnya menegaskan, acara tersebut tak bermuatan politik meskipun mengundang salah satu bakal capres. "Pelepasan, pembekalan kita selalu mengundang menteri, anggota DPR, ketua-ketua umum partai kemudian tokoh politik penting bangsa ini, pemerintah daerah, bupati, gubernur, menko pernah kita hadirkan," ujar Benny di sela Pembekalan dan Pemberian Motivasi oleh Kepala BP2MI dalam kegiatan Orientasi Pra Pemberangkatan di eL Hotel Royale Jakarta, Kamis (9/11/2023).
"Jadi tidak ada unsur politik dan kan semua bakal capres-cawapres belum ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU. Jadi tidak ada unsur politik," tutur Benny.
