JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ajang Musyawarah Warga Kota yang digelar hampir setiap hari di sejumlah titik di Jakarta menjadi forum bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Permasalahan pelayanan publik yang selama ini tidak tersampaikan melalui saluran resmi pun bermunculan. Masyarakat percaya bahwa permasalahan tersebut hanya bisa diselesaikan oleh Anies Baswedan ketika menjabat sebagai gubernur.

Salah satunya Musyawarah Warga Kota Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, yang digelar pada Selasa, 16 Juli 2024. Sebagian besar masyarakat mengungkapkan permasalah di bidang pendidikan. Terutama soal Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

“Pak Anies Baswedan harus kembali menjadi gubernur. Kalau tidak, masalah tidak akan selesai. Sekarang lihat, KJP sudah dipotong 3 bulan. Bagaimana pendidikan anak-anak kita bisa lebih baik kalau anggarannya berkurang?” kata Edi, warga Kelurahan Lubang Buaya.

Hal senada diungkapkan Kurihal, warga Kelurahan Ceger. “Selama Pak Anies Baswedan menjabat sebagai gubernur, banyak sekali perubahan. Tapi itu dulu. Berbeda dengan Pj Gubernur Jakarta sekarang. Harapan kami, program Pak Anies Baswedan saat dulu memimpin Jakarta dilanjutkan.” katanya.

Kurihal melihat sejumlah program bantuan di sektor pendidikan terus berkurang. Tidak hanya KJP tapi juga program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Padahal, program tersebut menguatkan mahasiswa tidak mampu agar bisa merampungkan pendidikan strata satu. Harapannya, pilihan pekerjaan akan lebih baik bagi mereka setelah lulus.

“Mahasiswa ini adalah SDM bagi keluarga miskin untuk meningkatkan taraf hidup. Untuk masa depan,” kata Kurihal.

Harapan untuk Anies Baswedan kembali menjadi gubernur memang begitu besar. Jika terpilih, warga yakin Anies Baswedan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi. Bahkan masalah yang secara tidak langsung bukan kewenangan gubernur. Salah satunya pada zonasi pendaftaran sekolah.

Roni, warga Cilangkap, mengatakan, para orangtua saat ini sedang dipusingkan dengan sistem zonasi pada PPDB. Anak-anak jadi kesulitan mendaftar karena jarak mereka dari sekolah cukup jauh. Padahal, di dekat rumah mereka tidak ada sekolah yang kayak. Solusinya, kata Roni, adalah pada pemerataan sekolah negeri.

“Harapan saya semoga Pak Anies Baswedan bisa membuat sekolah negeri sebanyak mungkin. Kami orangtua ingin anak kami sekolah di sekolah negeri,” katanya.