JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Menjawab soal wacana "People Power" yang dilontarkan Ketua Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN), Amien Rais, Prabowo menyampaikan, bahwa dirinya tidak bermaksud mendorong rakyat untuk turun ke jalan.
Akan tetapi, ia juga mengaku pesimistis terhadap nyali Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
"Terserah rakyat, itu adalah keputusan rakyat. Saya bukan seorang diktator. Saya tidak akan mengatakan ini atau itu," ujar Prabowo di hadapan tamu-tamu media asing, dikediamannya, di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan,Senin (6/5/2019) malam.
Pria kelahiran 17 Oktober 1951 itu menegaskan, bahwa pihaknya tidak akan menyuruh orang untuk turun ke jalan. Akan tetapi ia sangat yakin masyarakat akan melakulan itu lantaran merasa dicurangi dalam kontestasi Pemilu 2019.
"Saya tidak akan menyuruh orang-orang ke jalan, tapi saya meyakini mereka akan melakukan itu karena dicurangi. Karena, anda bisa lihat sejarah, rakyat Indonesia bukan kambing-kambing. Mereka tidak akan begitu saja menerima," tukasnya.
Untuk pertemuannya dengan sejumlah perwakilan kedutaan dan media asing yang dilakukan di Kertanegara IV semalam, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno melempar siaran pers untuk konsumsi media massa lokal.
Dari keterangan tertulis yang diterima, Prabowo mengaku dirinya memang sengaja ingin menyampaikan kepada komunitas media asing dan kedutaan asing terkait pandangannya selama Pemilu 2019.
Sejumlah media asing yang mendatangi kediaman Prabowo itu di antaranya adalah Aljazeera, ABC, Anadolu, dan BBC. Tampak pula perwakilan dari media berbahasa Inggris yang berbasis di Jakarta, Independent Observer.
Prabowo mengakui, dirinya memang sengaja ingin menjelaskan kepada warga dunia melalui media asing bahwa pihaknya telah mengalami aksi kecurangan secara terbuka, yang menurutnya telah melenceng dari norma demokrasi.
"Pada intinya, kami mencoba untuk menjelaskan kepada warga dunia dan Indonesia tentunya, bahwa kami mengalami pemilu dengan aksi kecurangan yang terbuka dan terbukti melenceng dari norma demokrasi," ungkapnya.
Tak hanya itu, Ketua Umum Partai Gerindra juga mengaku bahwa pihaknya memiliki sejumlah ahli yang akan memberikan paparan teknis terkait temuan kecurangan ini. Selain itu, ia menyebut ada pihak yang ingin merusak sistem demokrasi di Indonesia dengan melanggar ketentuan-ketentuan yang ada.
"Tapi apa yang terjadi saudara-saudara, inilah yang terjadi di Indonesia. Keinginan 267 juta penduduk Indonesia sedang dilanggar dan dipisahkan," pungkasnya. (Alf)
