JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Zulfikar Suhardi mendesak, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dapat segera berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait guna menyatukan langkah penanganan serta pencegahan terkait masalah investasi di Indonesia.

Zulfikar Suhardi meminta hal itu usai adanya premanisme berkedok organisasi masyarakat atau ormas yang mengganggu pembangunan pabrik produsen mobil asal China, BYD yang berlokasi di Subang, Jawa Barat.

“Kemenperin tentu harus segera berkoordinasi dengan K/L terkait guna menyatukan langkah penanganan serta pencegahan,” kata Zulfikar Suhardi kepada awak media dikutip di Jakarta, Kamis,(24/4/2025).

Menurut Zulfikar Suhardi, koordinasi Kemenperin dengan Kementerian/Lembaga terkait diperlukan juga guna memberikan kepastian hukum dan keamanan berusaha di Indonesia.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat ini berharap, kementerian dan lembaga terkait dapat menanggapi serius permasalahan ini.

“Pemerintah harus turun guna memberikan rasa aman kepada investor, kita saat ini tidak menjadi negara favorit investor maka dari itu hal sekecil mungkin yang bisa menghambat investasi perlu untuk diselesaikan,” jelas dia.

Lebih lanjut, Zulfikar Suhardi menyarankan, pemerintah untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak
akan terjadi kesalahpahaman di internal lingkungan.

Zulfikar Suhardi menambahkan, kerap kali ada beberapa kelompok masyarakat yang menjadi provokator sehingga investasi di disebuah daerah tersebut mengalami kendala.

“Karena terkadang juga ketika ada investasi yang ingin masuk, ada beberapa orang/kelompok yang menjadi provokator sehingga kadang investasi itu terkendala,” tandasnya.