Berita
Oleh Bara Ilyasa pada hari Rabu, 13 Mei 2015 - 20:22:58 WIB
Bagikan Berita ini :

Negara Harus Membuat Regulasi Pencegahan Bisnis Prostitusi

93Fahri dan Pimpinan DPR lain.jpg
Politisi PKS yang juga Wakil Ketua DPR RI Fachri Hamzah (dua kiri) (Sumber foto : teropongsenayan.com)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Maraknya prostitusi akhir-akhir ini akan berefek sosial. Untuk itu, negara harus mencegahnya melalui regulasi yang memiliki jangkauan luas.

Hal itu diutarakan oleh Wakil Sekretaris Jendral Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fachri Hamzah yang menurutnya bisnis prostitusi sama saja dengan industri perbudakan.

"Karena ini industri (prostitusi) bisa dikatagorikan jual beli manusia dan perbudakan . Dan perbudakan itu harus dihapuskan. Jadi itu harus dilawan," ujar Fachri saat berbincang dengan TeropongSenayan di komplek DPR RI, Jakarta, Rabu (13/5/2015).

Wakil Ketua DPR ini juga menjelaskan dengan bisnis prostitusi dapat merusak moral generasi bangsa sehingga diperlukan Undang-Undang yang sifatnya antisipatif.

"Di dalam prostitusi itu yang buruk adalah efek sosialnya. Kepada kehidupan anak muda, masyarakat dan sebagainya. Maka mereka perlu memilki UU antisipatif sifatnya," jelasnya.

Seperti diketahui, masyarakat Indonesia kembali dihebohkan dengan pengungkapan kasus prostitusi artis papan atas. Kepolisian berhasil menangkap seorang mucikari yang menjajakan wanita ke pria hidung belang dengan tarif ratusan juta.

Sebelumnya, prostitusi secara online juga terbongkar setelah salah seorang PSK meninggal dibunuh oleh pelanggannya. (al)

tag: #bisnis prostitusi  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Komisi III DPR Desak OJK Hapus Aturan Penagihan Utang Gunakan Debt Collector: Banyak Tindak Pidana!

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 10 Okt 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghapus isi pasal pada Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan ...
Berita

MotoGP Mandalika 2025 Berdampak Positif bagi Ekonomi Lokal, Telkom Andil Perkuat Akses Konektivitas Internet

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Perhelatan MotoGP Mandalika 2025 yang telah berlangsung selama 3-5 Oktober 2025, di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara, telah berhasil digelar secara sukses. ...