JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Presiden Joko Widodo mendapatkan masukan penting bagaimana cara memperlakukan Papua. Ini tidak lain karena hingga saat ini Papua masih tetap bergejolak akibat aksi kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Masukan ini datang dari rekannya sesama politisi PDI Perjuangan TB Hasanuddin. Menurutnya, Provinsi Papua berpotensi lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bila tidak diperlakukan secara tepat.

Bagaimana memperlakukan Papua secara tepat? Menurut TB, di antara yang bisa dilakukan, pemerintah melakukan pendekatan persuasif dan pra-dialog guna menyelesaikan konflik di wilayah itu.

Dalam konsep pra-dialog itu kata dia, mesti ada tahap desekuritisasi yang meliputi tiga kriteria, pertama penempatan atau penambahan personel TNI di Papua atau Papua Barat harus dengan keputusan politik.

Kedua, Penempatan pasukan TNI harus terukur baik kualitas, kuantitas, durasi tugas dan target operasi, dan ketiga, penempatan TNI harus sedapat mungkin dilakukan dengan pendekatan persuasif.

Namun itu saja kata Purnawirawan TNI ini tidaklah cukup. Gerakan OPM harus sesegera mungkin ditangani dan diorganisir untuk diketahu seberapa besar kekuatan yang dimiliki.

"Ini mesti dilakukan dengan tidak ada upaya-upaya kekerasan," kata TB melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (15/5/2015).

Selain itu menurutnya, harus ditempuh pula jalan dialogis. Jalan dialog in meliputi tiga tahapan: Pertama, identifikasi aktor dan isu dalam dialog; kedua, melakukan rekonsiliasi dalam dialog untuk membangun rasa percaya diri; dan ketiga, membangun sebuah pemahaman bahwa dialog harus berkelanjutan.

"Ini penting, karena kegagalan Opsus (Operasi Khusus) yang pernah dilakukan pemerintah adalah karena tidak adanya dialog-dialog yang berkelanjutan," ungkap anggota Komisi I DPR RI ini, menandaskan. (iy)