JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan bagi perwiraPolriyang hendak mendaftar sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mundur dari institusinya terdahulu.

"Setiap orang yang mendaftar sebagai Pimpinan KPK harus mundur dari institusinya terdahulu," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (22/6/2019).

Lanjut, Kurnia mengingat Pasal 3 UU KPK telah secara gamblang menyebutkan bahwa KPK adalah lembaga negara yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Kurnia mengatakan, keharusan untuk mundur ini penting untuk menghindari potensi loyalitas ganda ketika memimpin lembaga anti korupsi itu.

Menurut dia, sudah menjadi rahasia umum bahwa menjadi seorang Pimpinan KPK bukan merupakan hal yang mudah. Sebab, KPK adalah sebuah lembaga penegak hukum yang bersifat dinamis. Tak jarang konflik di internal menyeruak di tengah publik.

Misalnya pada pertengahan April lalu saat mayoritas pegawai mengeluh atas kinerja dari petinggi Kedeputian Penindakan yang dituangkan dalam sebuah petisi untuk Pimpinan KPK.

Isu yang saat itu berkembang adalah adanya kemandekan penanganan perkara, kebocoran informasi, perlakuan khusus kepada saksi, dan pembiaran dugaan pelanggaran berat.

"Narasi di atas harus dipahami oleh publik, agar nantinya proses seleksi Pimpinan KPK kedepan akan menghasilkan figur-figur berintegritas yang dapat dipercaya memimpin lembaga anti korupsi selama empat tahun ke depan," kata Kurnia.