Berita
Oleh Sahlan Ake pada hari Sabtu, 29 Jun 2019 - 09:33:30 WIB
Bagikan Berita ini :

Demokrat: Tak Ada Upaya Hukum Lagi yang Akan Dilakukan Prabowo-Sandi

tscom_news_photo_1561775610.jpg
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan (Sumber foto : ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final and binding. Untuk itu, kata dia, tak ada upaya hukum lain yang bisa dilakukan.

“Kalau dilihat dari sisi hukum tata negara kita, sistem pemilu kita, tentu putusan MK itu final and binding (final dan mengikat),” kata Hinca dalam pesan singkatnya, Sabtu (29/6/2019).

Disinggung mengenai langkah hukum lain itu yaitu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), menurut Hinca, tetap tidak mungkin.

“Kan enggak mengubah hasil. Kalau upaya hukum ke DKPP kan etika penyelenggara, tapi sama sekali enggak ubah hasil,” ucap Hinca.

Calon presiden (capres) 02 Prabowo Subianto disebut tidak pernah menyebut akan melalukan upaya hukum lain setelah gugatan terkait hasil Pilpres 2019 ditolak Mahkamah Konstitusi (MK). Prabowo hanya menyebut ingin berkonsultasi dengan tim hukum.(plt)

tag: #prabowosandiaga  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
KURBAN TS -DD 2025
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Ingatkan Soal Harmoni Sosial, Anggota Komisi Agama DPR Dorong Aparat Adil Tangani Kasus Perusakan Rumah Doa di Sumbar

Oleh Sahlan Ake
pada hari Rabu, 30 Jul 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina menyayangkan aksi perusakan terhadap rumah doa jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) di Padang, Sumatera Barat, ...
Berita

Ketua Komisi XIII DPR Dorong Revisi UU Sistem Perbukuan untuk Perkuat Literasi Nasional

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, mendorong revisi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Revisi UU ini dinilai sebagai langkah strategis untuk ...