JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Politikus Partai Demokrat, Bambang Purwanto, menyoroti minimnya pengawasan terhadap money politik atau politik uang dalam pesta demokrasi. Bambang menyayangkan semakin meningkatnya angka politik uang atau money politik setiap penyelenggaraan pesta demokrasi.

Demikian hal tersebut disampaikan Bambang sapanya menanggapi maraknya operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sepanjang tahun 2026, KPK sendiri telah melakukan OTT kepada 12 kepala daerah di berbagai provinsi Indonesia.

“Biaya menjadi Bupati dan Wakil sangatlah besar karena proses demokrasi kita yang sudah salah kaprah atau money politik dimana mana bahkan semakin tahun terus mengalami kenaikan cukup signifikan. Sementara pengawasan sangat lemah dengan demikian memberi peluang pada pelaku dan penerima money politik,” jelas Bambang kepada awak media, Rabu, 5 Agustus 2026.

Atas kondisi tersebut, Bambang menegaskan, bilamana pengawasan terhadap money politik atau politik uang masih seperti sekarang maka sekiranya pelaksanaan Pemilu langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur-adil (luber-jurdil) akan sulit terwujud.

Dampak selanjutnya, kata Bambang,
proses pembangunan daerah juga akan ikut terhambat karena orientasi kepala daerah saat terpilih ialah mengembalikan modal bukan bagaimana membangun pertumbuhan ekonomi efektif.

“Belanja modal tidak mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi mana pekerjaan yang mudah dan untung besar, inilah sekelumit cerita kalau mau diperbaiki tentu harus ditingkatkan pengawasan Pilkada dengan sangsi berat untuk memberikan efek jera,” tutur Bambang.

Lebih jauh, Anggota Komisi IV DPR RI ini menyoroti, pernyataan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menyebut bahwa maraknya kepala daerah terkena OTT lantaran kecilnya gaji sebagai Bupati atau Wali Kota. Menurutnya, hal tersebut masih menjadi perdebatan.

“Sesuai fakta Pilkada saat ini syarat dengan money politik sehingga menjadi Bupati akan menghabiskan biaya tidak sedikit akhirnya ketika menjadi Bupati tentu akan berusaha mengembalikan biaya pilkada yang sangat mahal,” jelas Bambang.

Selain itu, lanjut Bambang, seringkali masyarakat juga menunggu adanya pemberian uang baru tergerak untuk memilih dalam pesta demokrasi.Bambang meyakini, hal tersebut yang mendorong para Bupati mencari kembalian modal dan juga berusaha mencari pundi-pundi untuk modal nyalon periode keduanya.

“Disisi lain Bupati dan Wakil dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya yang cukup berat dengan imbalan gaji yang diterima hanya Rp 6.500.000 / bulan tak sebanding dengan tanggung jawabnya,” pungkasnya.