JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Publik di Tanah Air terus menyuarakan penolakan atas proses revisi Undang-Undang KPK diDPR RI. Wakil rakyat di Senayan pun babak belur dikecam para pegiat anti korupsi.

Padahal, menurut pengamat politik, Rocky Gerung, orkestra pelemahan KPK sejatinya dipimpin oleh Presiden Jokowi.

"Karena presiden memimpin sendiri pelemahan KPK, melalui DPR seolah- olah itu legal," kata Rocky Gerung di sela-sela kuliah umum di Universitas Bosowa, Makassar, Selasa (17/9/2019).

Dia menyebut, revisi UU KPK di DPR ibarat sebuah pertunjukan orkestrasi yang dipimpin langsung oleh Jokowi.

"Jadi dari awal memang direkayasa disuruh cepat-cepat supaya isunya mengendap karena akan ada isu baru lagi, soal kebakaran hutan dan segala macam," terang Rocky.

"Tapi publik akan mengingat itu sebagai pengerdilan hak demokrasi itu, pengerdilan kemampuan KPK untuk membersihkan negeri ini dan ini akan masih berlanjut dan masyrakat sipil tidak akan terima," imbuh Rocky.

Menurut Rocky, seharusnya presiden melibatkan publik untuk menampung masukan terkait revisi UU KPK.

"Mustinya Presiden tanya publik bukan tanya DPR. KPK itu kayak Irian sih musti referendum," ujarnya. (Alf)