Berita
Oleh Sahlan Ake pada hari Sabtu, 23 Nov 2019 - 13:08:38 WIB
Bagikan Berita ini :

Komisi V Siap Cecar Kemenhub Soal Kapal Kabel Tiongkok

tscom_news_photo_1574489318.jpeg
Budi Karya Sumadi (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Irwan berencana untuk mempertanyakan tentang keberadaan kapal kabel asal Tiongkok yang beroperasi di perairan laut Indonesia kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI.

Hal ini akan disampaikan pada rapat Komisi V DPR dengan Kemenhub yang rencananya akan digelar Senin (25/11/2019).

Irwan mengaku sangat ingin mengetahui tentang perlengkapan izin dan apa saja bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Kemenhub atas kapal yang menggelar kabel untuk sistem komunikasi kabel bawbam di bawah laut tersebut.

"Sebagai anggota Komisi V DPR RI saya juga akan pertanyakan terkait izin dan pengawasan operasional kapal kabel berbendera asing ini pada Menteri Perhubungan saat rapat kerja nanti, kebetulan Senin ini ada rapat dengan Kemenhub," katanya saat dihubungi, Sabtu (23/11/2019).

Diakuinya, kapal asing memang tidak dilarang beroperasi di perairan Indonesia selama mereka mengantongi izin pekerjaan bawah air dari pemerintah Indonesia, dalam hal ini Menteri Perhubungan. Selain memberi izin, pengawasan ketat atas kegiatan tersebut sangatlah penting dilakukan oleh Kemenhub.

"Saya pikir ini sangat penting karena menyangkut pendapatan negara dan juga pertahanan," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono menduga ada mafia dan "backing" politik yang kuat yang kerap "menekan" Kemenhub untuk melanggar asas cobatage. Terlebih ada banyak kapal kabel milik Indonesia yang sebenarnya sudah stanby untuk melakukan pekerjaan tersebut, namun pada kenyataannya, Kemenhub lebih memilih kapal asing.

Terkait itu, Irwan pun berjanji akan mencecar Kemenhub demi mengonfirmasi langsung. Dia ingin tahu tentang izin yang diberikan sudah sesuai prosedur atau tidak.

"Jadi terkait beroperasinya kapal kabel berbendera asing di perairan laut Indonesia perlu segera dilakukan monitoring dan pengawasan terutama terkait ijin dan aktifitasnya apakah sudah sesuai prosedural," pungkas Irwan. (ahm)

tag: #kementerian-perhubungan  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
IDUL FITRI 2025 AHMAD NAJIB Q
advertisement
DOMPET DHUAFA RAMADHAN PALESTIN
advertisement
IDUL FITRI 2025 WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2025 HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2025 HERMAN KHAERON
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Lestari Moerdijat: Dorong Peningkatan Kemampuan Dosen

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 03 Apr 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Dorong pengembangan kemampuan dosen untuk mewujudkan transformasi pendidikan tinggi yang tidak hanya berorientasi akademik, tetapi juga membentuk karakter, dan memperkuat ...
Berita

Layani Nasabah pada Libur Lebaran, Bank DKI Terapkan Operasional Terbatas

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Sebagai bentuk layanan Bank DKI terhadap kebutuhan masyarakat dalam melakukan transaksi perbankan, Bank DKI menerapkan operasional layanan terbatas pada momen cuti bersama ...