Berita
Oleh Bara Ilyasa pada hari Minggu, 24 Mei 2015 - 08:48:06 WIB
Bagikan Berita ini :

Fadli Zon Wanti-Wanti Pansel KPK Jangan Sampai Bawa Titipan

50068338400_1414153050-Fadli_Zon_3.jpg
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon (Sumber foto : ISTIMEWA)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Panitia Pelaksana (Pansel) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Destry Damayanti diharapkan bisa bekerja secara independen dan tidak membawa titipan dalam proses seleksi komisioner KPK.

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mewanti-wanti Destry agar tidak membawa kepentingan tertentu. Dia juga tidak tahu mengapa Destry yang ditunjuk sebagai Ketua Pansel KPK. Sebab sosoknya dinilai dekat dengan Menteri BUMN Rini Sumarno.

Destry disebut-sebut adalah Ketua Tim Gugus Tugas Ketahanan Ekonomi BUMN."Kami harapkan dari orang-orang yang dipilih itu independensinya tinggi dan tidak punya kepentingan, bawa titipan lembaga atau kelompok. Sehingga orang yang terpilih bisa kerja secara optimal tanpa ada hutang tinggi,” kata Fadli Zon di Jakarta, Minggu (24/05/2015).

Menurutnya, dirinya sangat menanti gebrakan Pansel dalam melaksanakan tugas seleksi tersebut. Jangan sampai membuat komitmen di luar Pansel KPK. “Kami tidak ingin itu terjadi," katanya. (ai)

tag: #Pansel KPK  #DPR  #Srikandi  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
HUT RI M HAEKAL 2026
advertisement
HUT RI SOKSI 2026
advertisement
HUT RI H. IWAN D ARAS 2026
advertisement
HUT RI BAMBANG PATIJAYA
advertisement
HUT RI A NAJIB 2026
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Patrice Sebut Banyak Kader Partai Lain Ingin Gabung Hanura

Oleh Sahlan Ake
pada hari Rabu, 02 Sep 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Task Force Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Patrice Rio Capella mengungkapkan, banyak kader partai lain mulai melirik Hanura. Namun, pihaknya belum mau ...
Berita

SEMMI Jakarta Raya Pertanyakan Dasar Putusan Hakim PA Jakpus, Kasus Apa?

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) — Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 85/Pdt.G/2025/PA.JP menjadi perhatian publik, khususnya terkait objek harta yang disebut berstatus Sertifikat Hak Milik ...