Oleh Ghivari Apriman pada hari Minggu, 19 Jan 2020 - 19:02:04 WIB
Bagikan Berita ini :

Beda Dengan PDIP, Fraksi Golkar Usulkan PT 7,5%

tscom_news_photo_1579435324.jpg
(Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- PDIP mengusulkan untuk menaikan ambang batas DPR (Parliamentary treshold) dari 4% menjadi 5% saat rakernas partai beberapa waktu lalu.


Berbeda dengan PDIP, Partai Golkar dan Partai Nasdem justru kurang setuju dengan usulan dari partai berlogo banteng tersebut. Golkar dan Nasdem malah mengusulkan ambang batas DPR dinaikan lebih tinggi dari usulan PDIP menjadi 7,5%.

Politikus Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia menyebut kalau partainya justru cenderung mengusulkan lebih tinggi dari rekomendasi PDIP.

"Kalau PDI Perjuangan mengusulkan PT sebesar 5 persen, kami mungkin cenderung lebih tinggi. Kami sedang mengkaji kemungkinan PT sekitar 7,5 persen," ucap Ketua Komisi II DPR Fraksi Partai Golkar itu di Jakarta, Minggu (19/01/2020).

Senada dengan Fraksi Golkar, Ketua DPP Nasdem Willy Aditya mengaku sejak jauh jauh hari partainya pernah mengusulkan ambang batas DPR 7,5%.

"Sejak awal Nasdem sudah mengusulkan itu dari jauh-jauh hari. Kalau NasDem tidak hanya 5 persen, tapi kami rekomendasikan 7,5 persen. Sehingga orang tidak main-main, tidak coba-coba," ujarnya.

Untuk diketahui, sebagian besar partai yang lolos ke DPR periode 2019-2024 ramai-ramai menyalurkan hasratnya untuk melakukan revisi UU no 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Kini UU tersebut bahkan sudah ditetapkan dalam prolegnas sebagai
RUU prioritas. (Bng)

tag: #  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Lainnya
Berita

TB Hasanuddin Desak Tindakan Tegas terhadap KKB Usai Serang Komnas HAM

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 28 Apr 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, mengecam keras aksi penembakan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap rombongan Komnas HAM di ...
Berita

Henry Indraguna Nilai Revisi UU Kejaksaan Tak Jadikan Jaksa Kebal Hukum

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pembahasan Revisi Undang-Undang Kejaksaan dinyatakan akan dimulai setelah DPR RI selesai melakukan pembahasan RUU KUHAP. Disampaikan, bahwa pembahasan akan dilakukan pada ...