JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) Adanya kebobrokan dalam manajemen BUMN seperti di Jiwasraya, menyebabkan para pekerja perusahaan milik negara tersebut juga mulai gerah. Ribuan pekerja BUMN, hari ini (27/2) akan mengadakan unjuk rasa menyikapi maraknya penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara. Mereka juga menilai banyak kebijakan manajemen BUMN yang merugikan pekerja seperti pemberangusan serikat pekerja (union busting), PHK sepihak, penerapan sistem kerja kontrak dan outsourcing yang tidak sesuai undang-undang dan masih banyak lagi.

Koordinator Aliansi Pekerja BUMN Mirah Sumirat mengatakan demo akan menuntut pembenahan perusahaan dan anak, cucu, cicit perusahaan BUMN dengan mengganti direksi dan komisaris yang menyalahgunakan kewenangan, melakukan kriminalisasi, mutasi dan PHK Pengurus Serikat Pekerja, PHK massal, dan praktek outsourcing dan pekerja kontrak yang melanggar Undang-undang.

Aksi tersebut mendapat dukungan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). "Kami meminta Pemerintah khususnya Menteri BUMN untuk bersungguh-sungguh memenuhi tuntutan para pekerja," ujar Said Iqbal, Presiden KSPI.

Sebagai perusahaan milik negara, lanjut Iqbal, BUMN seharusnya menjadi contoh atau teladan bagi perusahaan swasta dalam hal membangun hubungan industrial.

"Maraknya pelanggaran di BUMN membuktikan lemahnya penegakan hukum. Dan jika di BUMN saja tidak menghargai hak-hak buruh, bagaimana dengan di perusahaan-perusahaan swasta? Tentu nasibnya akan lebih buruk lagi," tegasnya.