JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengeluhkan Parliamentary Threshold yang diusulkan Nasdem menjadi 7%, ketika mengadakan pertemuan antara PAN dan Nasdem di Kantor DPP Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (10/03/2020).

Zulhas mengatakan kalau kenaikan ambang batas parlemen perlu dilakukan secara bertahap tidak bisa kenaikan dilakukan langsung dengan angka yang jomplang.

"Soal 7 persen kami tidak soal, tapi ini kan harus bertahap. Karena kita ini menganut rezim multipartai, seperti kata Bung Karno mengatakan kecil besar harus bersama2. Itu saya kira tentu kita partai baru dsb perlu bertahap dulu, dari 3 naik ke 4," kata Zulhas kepada wartawan, Di Kantor DPP Nasdem, Jakarta Pusat, Selasa (10/03/2020).

Zulhas menyebut kalau konstelasi pemilu bukan persoalan menang kalah tapi lebih menyoroti pada kebersamaan.

"Kita itu dipayungi oleh pancasila dan bhineka tunggal ika, dan berharap memperkuat kebersamaan antarbangsa, jadi kalau pemilu itu bukan soal menang-menangan," ungkapnya.

Sementara, PAN dan Partai Nasdem sepakat untuk mengusulkan Pilpres dan Pileg digelar secara terpisah untuk pemilu 2024.

Sebelumnya, Nasdem melakukan kunjungan ke Golkar pada hari Senin (09/03/2020) pada pertemuan tersebut Nasdem-Golkar sepakat untuk mengusulkan ambang batas parlemen menjadi 7%.

"Terkait Parliamentary Threshold ada usulan dari Pak Surya Paloh menjadi 7%, dan Partai Golkar melihat ini sebagai konsep yang bagus dan akan mendukung," ujar Airlangga saat konferensi pers di Aula DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (09/03/2020).

Pada Pemilu 2019 kemarin, suara PAN berada dalam posisi riskan karena berada di posisi dua terbawah dengan perolehan 6,84% itu artinya jika ambang batas parlemen dinaikan menjadi 7% maka PAN berada dalam posisi bahaya.