JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritisi tentang permasalahan yang terjadi dengan infrastruktur di negeri ini. Ia mengungkapkan tentang pentingnya menjadikan persoalan infratruktur sebagai prioritas.
Jokowi mencontohkan beberapa hal yang menunjukkan banyak proyek yang begitu lama penyiapannya, tidak segera dengan cepat untuk diputuskan. Ia menunjuk misalnya proyek MRT Jakarta yang sudah direncanakan 26 tahun lalu.
Proses perencananaan tersebut sangatlah lama. Mulai dari sekian kali proses, refeasibility study, kemudian dimasukkan dalam blue book, dan detail study, kemudian ada Amdal, ada pencarian funding-nya. Kemudian pencarian fund channel-nya, lalu terus men-set up organisasi, yang menurut Jokowi terlalu lama untuk mengerjakan proyek infrastruktur kita.
Oleh sebab itu, Presiden Jokowi menekankan agar proses percepatan dalam penyediaan infrastruktur ini harus mulai disederhanakan dan dipercepat, sehingga nantinya harapan yang ada di masyarakat betul-betul realistis, dan betul -betul ada.
Presiden juga menunjuk banyaknya proyek yang sudah di-groundbreaking. Menurut Presiden Jokowi, tahapan kedua adalah setelah sebulan, dua bulan, dan tiga bulan sudah seperti apa, dan lapangannya seperti apa dan sudah berapa persen.
“Saya tidak ingin ada kesan groundbreaking sebagai seremonial tetapi tindak lanjutnya tidak cepat,” kata Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas guna membahas laporan hasil rapat koordinasi komite percepatan pembangunan infrastruktur prioritas, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (26/5/2015).
Ke depan, lanjut Presiden, ia ingin proyek dikerjakan terlebih dahulu, misalnya jalan selesai 2-3 kilometer, baru ia datang.
Pelabuhan juga begitu, Presiden mengaku ingin semua alat-alat berat datang, sudah bekerja dalam sebulan atau dua bulan, baru ia datang.
“Artinya, kita datang sudah pada posisi bekerja,” jelasnya.
Percepatan-percepatan seperti itu, lanjut Presiden Jokowi, yang akan terus kita lakukan karena dari data yang ada banyak sekali tidak terjadi sinkronisasi yang baik dalam level paling atas, dalam memutuskan dan juga dalam implementasinya.
Dilaporkan laman resmi Setkab, Jokowi mengkritik banyak tumpang tindih regulasi, proses pengadaan lahan bermasalah, proses pengadaannya, izin-izin terutama izin lokasi dan izin hutan, kemudian juga amdal. Dan kalau menyangkut pinjaman dari luar negeri juga sering terlambat untuk segera diputuskan.
“Inilah kasus-kasus yang perlu diselesaikan sehingga sekali lagi koordinasi komite percepatan penyediaan infrastruktur prioritas itu betul-betul bisa bekerja dengan baik, dan kita lihat hasilnya dalam waktu secepatnya,” kata Presiden Jokowi.
Ratas dihadiri oleh Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Mensesneg Pratikno, Menkominfo Rudiantara, Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, Seskab Andi Widjajanto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. (iy)
