JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Pelaksana tugas sementara Menteri Perhubungan Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim Permenhub transportasi termasuk ojek daring (ojol) sudah melalui proses koordinasi dengan pihak lain. "Kita koordinasikan dengan baik Pak Terawan Menkes dan juga Pak Gubernur Anies. Kalau orang bilang nggak koordinasi, nggak betul juga," katanya melalui konferensi video, di Jakarta, Selasa (14/4/2020).
Ia berdalih, Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 tidak hanya diperuntukkan bagi Jakarta namun juga seluruh Indonesia. "Kita membuat peraturan itu kan untuk seluruh Indonesia sehingga pemerintah daerah itu bisa juga mengatur sendiri kebutuhannya. Misalnya DKI, nggak boleh kan, itu urusan dia," ujarnya. "Tapi, ada Pekanbaru misalnya dia bolehkan dengan tetap mengacu ke Permenkes, ya boleh juga. Kita mengakomodasi semua," ucapnya.
Luhut juga membicarakan soal jumlah korban Corona yang tidak terlalu banyak. “Buat saya juga jadi tanda tanya sih, kenapa jumlah meninggal sampai hari ini, maaf sekali lagi, itu kita angkanya nggak sampai 500 padahal penduduk kita ini kan 270 juta, infected 4.000-an lebih katakan kali sepuluh 50.000,” kata Luhut.
Luhut membandingkan jumlah korban meninggal di Indonesia dengan di Amerika Serikat. Ia mengungkapkan di Amerika Serikat korban meninggal lebih banyak meski perbandingan penduduk dengan Indonesia memang berbeda. “Lah Amerika yang bedanya lebih besar dari kita. Beda penduduk 60 jutaan itu yang meninggal 22.000, yang infected itu hampir 500 ribu. Oke lah kita mungkin kurang testing kit-nya tapi saya bilang tadi sudah dikali jadi 50.000,” ujar Luhut.
Namun, Luhut menyatakan pemerintah terus berupaya mengatasi pandemi corona di Indonesia secara hati-hati, cermat dan tidak mau grusa-grusu atau gegabah. Ia memastikan pemerintah terus mengkaji segala langkah yang akan diambil. “Kalau ada yang bilang kenapa pemerintah lambat enggak juga. Semua cermat kita lakukan. Kita ingin pastikan bahwa rakyat-rakyat kecil itu menerima social safety net berjalan. Jadi Kartu Pra Kerja, bantuan langsung semua itu dipastikan,” tutur Luhut.
Soal PHK
Luhut Binsar Pandjaitan berbicara soal dampak corona yang memicu PHK. Ia mengatakan persoalan itu memang tak bisa dihindari dan terjadi di semua negara yang terkena pandemi corona atau covid-19. "Gelombang PHK pasti terjadi bukan hanya di kita tapi dunia," kata Luhut. "Semua dunia juga begitu. Karena ini belum pernah ada dalam sejarah umat manusia di era modern ini terjadi seperti ini jadi semua harus kerjasama bahu membahu," katanya.
Luhut mengatakan pemerintah membuka masukan dari pelaku usaha untuk mencari jalan keluar bersama terhadap masalah PHK pekerja. Ini karena persoalan corona harus diatasi secara bersama-sama. "Kita terima masukan, jangan dipikir pemerintah itu superman, kan ada angle lain. Bagaimana pemerintah atasi? Ya kita lakukan, misal di pariwisata itu tidak mungkin bangkit kalau tanpa pemerintah, kalau mereka tidak bangkit nanti tidak ada pajak, itu siklus, kami terima masukan, kita lihat," ujar Luhut.
Ia menegaskan pemerintah tentu akan membantu sektor swasta di tengah pandemi corona. Pemerintah akan bantu perusahaan-perusahaan agar tetap jalan. "Kita kasih kompensasi apa. Sedang dihitung dengan cermat angka angka itu. Saya pikir sekarang kerjasama semua antara BI dengan Kemenkeu OJK saya kira bagus," katanya.
Larangan Mudik
Hingga saat ini pemerintah masih belum menutup opsi untuk melarang dilakukannya mudik Lebaran tahun ini untuk mencegah penyebaran corona (Covid-19). "Bukan tidak mungkin pemerintah, mungkin minggu depan atau kapan, mengatakan tidak ada mudik. Mungkin saja," ujar Luhut. Menurut dia, kebijakan untuk melarang mudik atau tidak tergantung dari penilaian pemerintah dalam melihat perkembangan penyebaran Covid-19.
Luhut mengatakan, bila memang peningkatan penularan Covid-19 ini dianggap tak kunjung menurun bahkan menyebar semakin pesat, pemerintah bisa saja menutup akses keluar dari ibu kota. "Karena kita tidak mau, Jakarta ini kan sudah menjadi epicentru, itu pindah ke Jawa atau ke daerah lain," tambah Luhut.
Dia pun membantah anggapan yang menilai pemerintah tidak tegas dalam menetapkan kebijakan seperti lockdown. Menurut dia, setiap negara memiliki formula tersendiri dalam mencegah penyebaran Covid-19 tersebut. Dia memastikan, pemerintah menetapkan sebuah kebijakan dengan hati-hati setelah mencermati seluruh perkembangan yang ada.
