JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Indonesia diprediksi akan mengalami gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran akibat dampak Covid-19. Hal itu disampaikan oleh lembaga Center of Reform on Economics (CORE) dalam laporan terbarunya yang diterima TeropongSenayan, Rabu (15/4).

CORE Indonesia memperkirakan peningkatan jumlah pengangguran terbuka pada tiga bulan pada kuartal II 2020. Jutaan warga negara Indonesia terancam tak mendapat pekerjaan akibat pagebluk korona.

Dua ekonom CORE Indonesia, Akhmad Akbar Susamto dan Muhammad Ishak Razak, dalam laporan tersebut menyebutkan tingkat pengangguran di Indonesia yang akan terbuka nantinya terangkum dalam tiga skenario:

Dalam skenario ringan, angka pengangguran diprediksi mencapai 4,25 juta orang. Sedangkan dalam skenario sedang, diprediksi akan ada 6,68 juta orang yang menganggur. Sementara untuk skenario berat, angka pengangguran akan mencapai 9,35 juta orang.

"Penambahan jumlah pengangguran terbuka terjadi terutama di pulau Jawa, yaitu mencapai 3,4 juta orang dengan skenario ringan, 5,06 juta orang dengan skenario sedang dan 6,94 juta orang dengan skenario berat," tulis Tim Ekonom tersebut.

TEROPONG JUGA:

> CORE: Anggaran Rp405,1 T untuk Atasi Wabah Mengandung 4 Risiko

> Tak Hanya Ekonomi yang Akan Ambruk, Kemiskinan juga Akan Meningkat Akibat Wabah Corona

Tim Ekonom ini menjelaskan, Penambahan jumlah pengangguran yang besar itu disebabkan oleh perlambatan laju pertumbuhan ekonomi. Hal dapat dilihat karena wabah korona menekan sejumlah aktivitas ekonomi di dunia usaha. Dalam perhitungan CORE, penurunan ekonomi di Indonesia tahun 2020 akan terjadi berkisar minus 2,00 persen hingga 2,00 persen.

Penyebab lain tidak hanya itu, CORE juga menyatakan bahwa perubahan perilaku masyarakat terkait pandemi Covid-19 dan kebijakan pembatasan sosial, baik dalam skala kecil maupun skala besar turut mempengaruhi gerak ekonomi.

"Situasi pandemi Covid-19 akan lebih buruk pada bulan Mei 2020 dibandingkan bulan April 2020," kata Akbar dan Ishak.

Dampak wabah korona akan berbeda untuk lapangan usaha yang berbeda, status pekerjaan yang berbeda, dan wilayah yang berbeda, baik dilihat dari lokasi provinsi maupun lokasi kota dan

desa. Menurut CORE, lapangan usaha yang diasumsikan mengalami dampak paling parah adalah penyediaan akomodasi dan makan minum, transportasi dan pergudangan dan perdagangan, baik perdagangan besar maupun eceran.

Sebaliknya, lapangan usaha yang diasumsikan mengalami dampak paling ringah adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan jasa administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib.

Adapun status pekerjaan yang diasumsikan akan mengalami dampak paling parah adalah mereka para pekerja lepas atau buruh harian dan para pengusaha di tingkat usaha kecil yang umumnya memperkerjakan buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, dan pekerja keluarga/tak dibayar.

"Dilihat dari sisi wilayah, diasumsikan bahwa DKI Jakarta akan mengalami dampak paling parah, diikuti Jawa Barat dan provinsi-provinsi lain di pulau Jawa. Dampak pandemi Covid-19 diasumsikan akan lebih besar di perkotaan daripada di perdesaan," kata tim Ekonom CORE ini.

Untuk mengantisipasi kemungkinan buruk tersebut, CORE berseru kepada pemerintah agar menggenjot program jaring pengaman sosial dan mengintervensi industri lewat kebijakan untuk menanggulangi besarnya potensi lonjakan tingkat pengangguran. Saran tersebut dirangkum CORE dalam 5 rekomendasi berikut:

1. Mempercepat distribusi bantuan sosial dan secara simultan melengkapi data penerima dengan memadukan data pemerintah dan data masyarakat.

2. Mengintegrasikan data pengangguran dan penerima bantuan sosial yang selama ini dimiliki dari berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah.

3. Menyesuaikan skema bantuan Kartu Pra-Kerja dengan memprioritaskan

pengangguran yang tidak mampu, khususnya yang terkena dampak Covid-19, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

"Paket pelatihan senilai satu juta rupiah yang mengalir kepada penyelenggara pelatihan yang satu paket dengan insentif pelatihan dan biaya survei masing-masing Rp600 ribu dan Rp150 ribu, perlu ditinjau ulang pada masa pandemi ini," ujar Akbar dan Ishak.

4. Mendorong kepada dunia usaha melalui pemberian insentif agar mereka

mengoptimalkan alternatif-alternatif untuk mempertahankan tenaga kerja mereka dibandingkan dengan PHK.

5. Mengoptimalkan bantuan sosial yang berdampak lebih besar terhadap ekonomi masyarakat.