JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakanKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) telah merealokasi sebagian besar anggarannya guna merespons penanganan pandemi korona. Dia mengatakanrealokasi ini termasuk anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk proyek infrastruktur.
Artinya, investasi proyek besar untuk merelokasi ibu kota Indonesia telah ditunda. Indonesia kini memfokuskan anggaran untuk penanganan dampak wabah korona. Kendati demikian, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa proyek ini bisa saja dilanjutkan tahun depan.
Adapun anggaran proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru senilai Rp 466 triliun dan belum disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Akan tetapi, pemerintah sudah mengalokasikan sejumlah dana untuk pembebasan lahan tahun ini.
Kementerian PUPR memiliki Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) sebesar Rp120 triliun pada tahun 2020. Dari total tersebut, sebanyak Rp 1,66 triliun telah direalokasi untuk membantu penanggulangan wabah Covid-19. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk pekerjaan yang bersifat mendesak seperti pembangunan Fasilitas Penampungan/Observasi/Karantina di Pulau Galang di Kota Batam dan lanjutannya sebesar Rp 400 miliar serta renovasi/rehabilitasi RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran sebesar Rp160 miliar.
Anggota Komisi Keuangan (Komisi XI) DPR RI, Anis Byarwati, mengapresiasi langkah yang diambil pemerintah tersebut. Sejak awal April lalu, dirinya telah menyuarakan gagasan penundaan proyek IKN baru agar anggaran dan kerja pemerintah bisa difokuskan pada penanggulangan pandemi korona.
Namun dia mengingatkan, pemindahan ibukota baru juga memiliki anggaran sebesar Rp89,472 triliun dari APBN 2020. Untuk itu, ia mengatakan dana tersebut akan sangat berarti jika pemerintah mengalihkannya untuk penanggulangan wabah korona di luar anggaran yang sudah digelontorkan Kementerian PUPR.
"Dana sejumlah 89,4 triliun itu sangat signifikan untuk dibuat program yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat," kata dia dalam keterangan tertulis kepada Wartawan, Selasa (28/4/2020).
TEROPONG JUGA:
>Pindah Ibu Kota atau Cegah Covid-19?
>PKS Kritik Keras Rencana Pemindahan Ibu Kota Amburadul dan Tak Perlu Dilanjutkan
Kendati begitu, Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini menegaskan bahwa sebagian anggaran pemindahan IKN baru yang sudah dialihkan, harus benar-benar digunakan tepat sasaran. "Jangan sampai banyak anggaran dialihkan tapi dampaknya tidak dirasakan oleh masyarakat banyak," tegasnya.
Legislator dari dapil DKI Jakarta I ini meminta pemerintah agar membuat perencanaan dan sistem yang baik dalam realokasi anggaran tersebut. Tujuannya, agar dana yang sudah dipersiapkan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
"Pemerintah perlu pastikan, dana bantuan untuk masyarakat yang turun, benar-benar sampai kepada mereka yang terdampak secara ekonomi dan membutuhkan," tutupnya.
Sebelumnya, pemerintah telah menyiapkan tiga skema pembiayaan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Perinciannya melalui APBN porsinya 19,2% atau Rp 89,472 triliun, melalui swasta dengan porsi 26,2% atau sebesar Rp 122,092 triliun, dan melalui KPBU porsinya 54,6% atau sebesar Rp 254,436 triliun.
Masuknya anggaran pemindahan ibu kota ke APBN 2020 ini sebenarnya tak konsisten dengan pernyataan mantan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro 26 Juni silam. Waktu itu, ia mengatakan bahwa porsi APBN bagi pemindahan ibu kota tak akan merogoh kocek negara.
Kalaupun menggunakan APBN, sumbernya adalah kerjasama pemanfaatan aset pemerintah pusat dengan swasta. Namun, hal itu bisa dipahami sebab Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mengatakan aset negara belum siap untuk dimanfaatkan sebagai penambal anggaran ibu kota baru.
“Saya bicara kita tidak bergantung pada APBN, jadi memperkecil kemungkinan utang. Kalau pun APBN itu penerimaan dari kerja sama pemanfaatan aset. Jadi tidak mengambil prioritas APBN lainnya. Apalagi mengarah pada utang," kata Bambang dalam dialog nasional ke-2 tentang pemindahan ibu kota di Kantor Bappenas pada Rabu (26/6/2019) lalu.
