Tantang Kongres, Donald Trump Tolak Keuangannya Diperiksa
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – Belum reda kasus COVID-19 yang terus meningkat jumlahnya, Presiden Ameriak Serikat (AS) Donald Trump dihadang masalah baru. Selasa ini waktu setempat (12/5/2020), Mahkamah Agung akan mendengarkan argumen mengenai kekuasaan Presiden mencegah Kongres mengetahui keuangannya.
Sidang itu digelar karena ada permintaan dari pengacara Trump yang meminta MA membuat keputusan yang menguntungkan. Sehingga, Kongres tak punya wewenang untuk memeriksa keuangan Trump. Permintaan Kongres yang dikuasai Partai Demokrat karena ada upaya untuk mengimpeach Trump terkait skandal bantuan ke Ukraina.
Seperti dilansir situs reuters.com (12/5/2020), Trump mengajukan keringanan itu karena dari 5 hakim agung, dua di antaranya ditunjuk Presiden.
Trump menghadapi beberapa kasus yang akan diperdebatkan hari ini di MA AS. Yaitu: pengadilan yang dikeluarkan untuk firma akuntansi lama nya Mazars LLP dan dua bank, Deutsche Bank (DBKGn.DE) dan Capital One (COF.N). Semuanya untuk catatan keuangan termasuk pengembalian pajak. Pengadilan yang lebih rendah di Washington dan New York memutuskan memembolehkan Kongres membuka catatan keuangan.
Trump, tidak seperti presiden-presiden lainnya, menolak untuk merilis pengembalian pajak dan catatan keuangan lainnya yang dapat menjelaskan kekayaan bersihnya dan kegiatan perusahaan real-estate keluarganya, Trump Organization.
Kasus-kasus tersebut termasuk yang paling penting dalam beberapa tahun terakhir pada parameter kekuasaan presiden. Pengadilan tinggi dalam beberapa kasus tengara masa lalu telah memutuskan melawan presiden.
Pada tahun 1997, dengan suara bulat memutuskan bahwa presiden yang duduk dapat dituntut untuk melakukan di luar tugas resmi, menentang upaya Presiden Bill Clinton untuk menunda gugatan pelecehan seksual. Pada 1974, dengan suara bulat memutuskan bahwa Presiden Richard Nixon harus mematuhi panggilan pengadilan untuk rekaman rekaman dalam skandal Watergate.
Dua dari kasus Trump - untuk didengar bersama - adalah menyangkut upaya Trumpuntuk memblokir penegakan panggilan dari pengadilan oleh komite DPR yang mencari catatan keuangannya dari Mazars dan kedua bank.
Komite DPR mengatakan mereka sedang mencari bahan sebagai bagian dari penyelidikan potensi pencucian uang oleh bank dan ke apakah Trump menggelembungkan dan mengempiskan aset tertentu pada laporan keuangan - seperti yang dikatakan mantan pengacara pribadinya - sebagian untuk mengurangi pajak real estate-nya.
Kasus lain menyangkut surat panggilan pengadilan yang dikeluarkan untuk Mazars untuk informasi yang sama, termasuk pengembalian pajak, sebagai bagian dari penyelidikan grand jury terhadap Trump yang dilakukan oleh kantor Jaksa Distrik Manhattan Cyrus Vance, seorang Demokrat.
Penyelidikan kriminal di New York didorong oleh pengungkapan pembayaran diam-diam oleh Trump kepada dua wanita - aktris film porno Stormy Daniels dan mantan model Playboy Karen McDougal - yang mengatakan mereka memiliki hubungan seksual masa lalu dengannya.
Pengacara Trump berpendapat bahwa Kongres tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan panggilan pengadilan dan bahwa Demokrat House tidak memiliki alasan legislatif yang sah untuk mencari catatan.
Dalam kasus New Yorkmisalnya, pengacara Trump berpendapat bahwa catatannya tidak dapat diserahkan karena wewenangnya sebagai presiden di bawah Konstitusi, menyatakan bahwa ia kebal dari segala tindak pidana saat masih menjabat. Bahkan jika Trump menembak seseorang di Fifth Avenue New York, tambah pengacaranya, jaksa penuntut tidak dapat bertindak padasaat dia masih berkantor di Gedung Putih.
